PENAJAM – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyatakan bahwa hingga kini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa dilaksanakan di wilayahnya. Ia menegaskan, hal ini bukan karena kurangnya dorongan dari daerah, melainkan karena belum adanya petunjuk teknis dan komponen pendukung dari pusat.
“Untuk di PPU, saya belum dapat kabar. Termasuk di Kaltim juga belum ada. Kapan dimulainya, kita tunggu saja,” ujarnya Kamis (8/5/2025).
Ia menuturkan, program MBG sejauh ini baru dalam tahap uji coba di beberapa titik di Indonesia. Salah satu wilayah yang sudah mulai menerapkannya adalah Sleman, DIY, dengan sembilan dapur umum yang masing-masing melayani 3.500 orang.
“Apakah kebijakan itu akan dipukul rata hingga ke daerah seperti PPU, belum ada kejelasan. Tapi kalau mengacu ke Sleman, kemungkinan akan dibentuk dapur-dapur umum serupa,” jelasnya.
Thohiron menjelaskan, informasi yang ia dapatkan menyebutkan bahwa pelaksanaan program akan berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Badan tersebut akan bekerja sama dengan masyarakat dalam penyediaan bahan makanan bergizi seperti telur, tahu, tempe, dan sayuran.
Ia juga menyoroti bahwa sistem distribusi makanan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis setiap daerah. Ia mempertanyakan efektivitas jika satu dapur harus melayani 3.500 orang, khususnya untuk wilayah yang jauh seperti Riko, apabila dapurnya berada di pusat kota Penajam. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu dipertimbangkan.
Ia menambahkan bahwa urusan teknis sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat.
“Kalau di Jawa mungkin jangkauannya tidak sejauh di sini. Tapi kalau di Penajam, perlu perhitungan matang,” tandas Thohiron.
