PENAJAM,- Keberadaan kapal tongkang yang semakin marak di Teluk Balikpapan menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa aktivitas kapal besar pengangkut material ini telah mengganggu aktivitas nelayan setempat yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
“Nelayan mengeluhkan bahwa keberadaan kapal tongkang ini sangat mengganggu aktivitas mereka dalam mencari ikan. Ini merupakan masalah serius karena Teluk Balikpapan sudah sejak lama menjadi sumber mata pencaharian masyarakat nelayan di sini,” ujar Jamaluddin. Kamis (21/11/2024).
Sayangnya, pemerintah daerah (Pemda) PPU memiliki kendala dalam mengatasi masalah ini. Menurut Jamaluddin, kewenangan pengaturan lalu lintas kapal tongkang berada di tingkat pusat.
“Pemerintah daerah sebenarnya ingin membantu, namun kewenangannya terbatas. Kita hanya bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama,” jelasnya.
Meskipun kewenangan terbatas, DPRD PPU tidak tinggal diam. Mereka berupaya mencari solusi yang dapat membantu nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada nelayan.
“Selain memberikan bantuan sarana dan prasarana, kita juga harus meningkatkan kapasitas nelayan agar mereka dapat lebih adaptif terhadap perubahan kondisi perairan,” tambah Jamaluddin.
DPRD PPU berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan mengatur lalu lintas kapal tongkang di Teluk Balikpapan agar tidak mengganggu aktivitas nelayan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membuat regulasi yang lebih ketat terkait operasional kapal tongkang di wilayah perairan yang padat aktivitas nelayan,” tegas Jamaluddin.
Masalah keberadaan kapal tongkang di Teluk Balikpapan tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga pada ekosistem laut. Aktivitas kapal yang padat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air laut dan terganggunya habitat biota laut.
Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, nelayan, pengusaha, maupun masyarakat. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua.
