PENAJAM – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyatakan komitmen DPRD untuk mendukung pelaku UMKM lokal agar mampu memanfaatkan peluang besar dari hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pelaku UMKM di PPU masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, baik dari segi produksi maupun pemasaran.
“DPR siap memberikan dukungan kepada UMKM kita, terutama jika nantinya mereka harus memenuhi syarat-syarat seperti sertifikasi halal atau izin BPOM. Tapi memang, UMKM kita ini masih banyak yang dikelola secara konvensional,” ujar Thohiron, Senin (23/6/2025).
Ia menyoroti bahwa hingga saat ini PPU belum memiliki produk unggulan yang benar-benar kuat dan dikenal luas. Selain itu, pola pemasaran UMKM masih tradisional dan belum menyentuh digitalisasi secara optimal.
“Marketing kita masih sangat terbatas. Produk UMKM dijual seadanya, lewat HP selesai. Padahal kita perlu mendorong transformasi ke arah digitalisasi agar bisa bersaing, terutama jika ingin masuk ke pasar IKN yang jauh lebih luas dan modern,” jelasnya.
Thohiron juga mengungkapkan bahwa tantangan lainnya adalah ketidaksiapan pelaku UMKM dalam memproduksi secara berkelanjutan. Banyak pelaku usaha belum mampu memenuhi permintaan dalam skala besar dan konsisten.
“Kalau ada permintaan rutin, misalnya sekian ton per bulan, seperti untuk produk gula atau makanan lainnya, kita masih kesulitan memenuhinya. Kebanyakan UMKM kita hanya mampu produksi dalam jumlah terbatas. Artinya kita belum siap untuk ‘go public’ atau ekspansi besar-besaran,” tambahnya.
Selain keterbatasan kapasitas produksi, menurutnya, latar belakang masyarakat PPU yang mayoritas masih di wilayah pedesaan juga menjadi faktor penghambat adopsi teknologi digital.
“Digitalisasi juga masih jadi kendala. Pemerintah sudah menyiapkan program dan pelatihan, tapi dari sisi kesiapan masyarakat juga perlu waktu. Kita perlu terus dorong edukasi dan pendampingan agar UMKM kita benar-benar siap menyambut era baru bersama IKN,” pungkasnya.
