PENAJAM – Program Brigade Pangan yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya mendorong lahirnya petani milenial mendapat sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron. Ia menilai bahwa meskipun program ini bertujuan baik, realisasinya di lapangan belum sepenuhnya menyasar generasi muda.
“Brigade pangan ini kan harapannya diisi oleh pemuda-pemudi. Tapi faktanya, yang mengisi tetap orang-orang tua yang memang sudah lama bergelut di dunia tani,” ujar Thohiron Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya sosialisasi, tetapi lebih kepada kurangnya jaminan keberlanjutan dan kepastian penghasilan yang ditawarkan kepada generasi muda. Ia menyebut, selama dunia pertanian tidak mampu mengubah citranya menjadi sektor usaha yang menjanjikan, pemuda akan tetap enggan terlibat.
“Selama pertanian itu tidak merubah citranya menjadi usaha yang menjanjikan, siapa yang mau? Anak muda sekarang lebih pilih kerja jadi karyawan, gaji Rp5 juta–Rp6 juta tiap bulan, jelas,” tambahnya.
Thohiron juga menyinggung bahwa sebenarnya potensi keuntungan dari program seperti Brigade Pangan cukup besar. Jika dikelola secara serius, pendapatan dari pengelolaan lahan bisa jauh lebih tinggi dari gaji karyawan biasa.
“Kalau pengelolaan 150 hektar saja dikelola serius, dan kita dapat 30 persen dari hasilnya, itu bisa jauh lebih besar dari gaji tetap. Tapi itu masih sebatas angan, belum jadi pilihan nyata bagi anak muda,” terangnya.
Ia pun menekankan bahwa tugas pemerintah saat ini adalah meyakinkan generasi muda bahwa pertanian bisa menjadi masa depan yang menjanjikan, dengan cara memberikan jaminan yang konkret, baik dari sisi dukungan finansial, pasar, maupun akses teknologi.
“Kalau pemerintah sudah bisa menjamin itu, saya yakin anak-anak muda pasti akan berlomba-lomba masuk ke sektor pertanian,” katanya.
Namun demikian, Thohiron mengakui bahwa peran DPRD dalam hal ini terbatas. DPRD tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan langsung, melainkan hanya sebatas penganggaran dan edukasi.
“Kita DPRD ini kan enggak bisa bikin kebijakan langsung. Paling kita hanya bisa dorong dari sisi anggaran dan beri edukasi, itu pun terbatas,” pungkasnya.
