PPU – Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rakhmadi, menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan pedagang kopi dalam menyelesaikan persoalan penataan. Menurutnya, komunikasi dua arah akan mencegah salah paham dan melahirkan solusi yang lebih adil.
“Kalau ada komunikasi yang baik, semua bisa jelas. Pemerintah tidak menutup ruang aspirasi dari pedagang,” ujar Rakhmadi.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah sudah mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi pertemuan antara pedagang dan pemkab. Pertemuan yang difasilitasi Wakil Bupati di Gedung Butiran menjadi momentum penting untuk mendengar langsung aspirasi para pedagang.
Meski ada opsi pemusatan pedagang kopi di satu titik, Satpol PP menilai hal itu belum tentu menjadi solusi tunggal. Sebab, setiap kebijakan memiliki dampak yang harus dipertimbangkan matang-matang.
“Kita ingin solusi win-win. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Rakhmadi menambahkan, Satpol PP tidak semata-mata hadir sebagai penegak aturan, tetapi juga mediator antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Ia berharap pedagang lebih proaktif menyampaikan masukan agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan.
“Satpol PP hadir bukan hanya menertibkan, tapi juga menjaga harmoni,” tutupnya. (Adv)
