PPU– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait penataan pedagang kopi. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP PPU, Rakhmadi, menyatakan langkah kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.
“Kalau kebijakan dibuat tergesa-gesa, risikonya besar. Bisa jadi malah menimbulkan masalah baru di masyarakat,” ujarnya.
Rakhmadi menambahkan, meski ada dorongan untuk menciptakan keteraturan dan estetika kota, pemerintah tidak ingin langkah yang diambil justru memicu keresahan di kalangan pedagang kecil.
“Tujuannya memang baik, untuk tertib kota. Tapi kita harus pastikan pedagang tidak dikorbankan,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah masih akan melakukan kajian serta membuka ruang dialog dengan para pedagang kopi sebelum membuat keputusan final.
“Masukan pedagang tetap jadi prioritas. Tidak ada kebijakan yang lahir tanpa melibatkan mereka,” tegasnya. (adv)
