Samarinda — Seluruh anggota DPRD Kalimantan Timur telah menyelesaikan agenda reses akhir tahun. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengungkapkan bahwa hasil penyerapan aspirasi kembali menegaskan kebutuhan masyarakat yang masih berfokus pada persoalan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan dan jembatan.
Yenni mengatakan bahwa pola aspirasi masyarakat pada setiap masa reses cenderung serupa. Hampir semua fraksi, ujarnya, menerima keluhan dan permintaan yang sejalan.
“Setahun itu kan tiga kali masa sidang untuk reses. Sebenarnya, kurang lebih aspirasinya hampir sama saja, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, sampai jembatan. Rata-rata isinya seperti itu, dan hampir semua fraksi juga menerima hal yang sama,” katanya, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan, fokus masyarakat bukan hanya perbaikan layanan dasar, tetapi juga dorongan agar kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kondisi perekonomian daerah.
“Kalau didengarkan tadi, intinya memang kesehatan untuk masyarakat, pendidikan, infrastruktur, jalan, jembatan, dan bagaimana ekonomi bisa meningkat,” tuturnya.
Yenni memastikan bahwa seluruh anggota dewan telah menjalankan kewajiban reses dengan tuntas. Tak ada agenda yang tertunda menjelang penutupan akhir tahun.
“Semua anggota DPRD sudah melaksanakan reses. Alhamdulillah, 55 anggota sudah selesai semuanya. Tidak ada yang tertunda, jadi kita siap menutup akhir tahun,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan soal pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang sempat menjadi perhatian publik, Yenni menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan reses anggota dewan.
“Terkait pemotongan TKD, itu tidak berpengaruh pada reses. Tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan reses anggota dewan,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa dampak penyesuaian anggaran lebih dirasakan masyarakat karena defisit daerah yang cukup besar.
Namun, dengan formasi pemerintahan yang baru berjalan, ia optimis akan ada solusi yang bisa meredam dampaknya.
“Yang terdampak sebenarnya bukan DPRD. Dampaknya lebih besar ke masyarakat karena defisit kita sekitar enam triliun. Tapi dengan kebijakan pemerintahan baru bersama teman-teman, saya yakin akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yenni berharap agar koordinasi antara legislatif dan eksekutif tetap solid dalam merespons kebutuhan publik di tahun mendatang. (Adv/DprdKaltim)
