PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi terkait program tugas belajar yang dibiayai oleh APBD. Menurutnya, penting agar kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga menjamin kontribusi nyata bagi daerah.
“Ketika daerah memberikan pembiayaan untuk tugas belajar, baik itu untuk dokter, guru, teknisi, maupun profesi lainnya, harus ada mekanisme pengabdian yang jelas. Misalnya, setelah lulus, mereka wajib mengabdi di PPU selama beberapa tahun,” ujar Syahrudin, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bermaksud membatasi mobilitas lulusan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran publik.
“Kalau tidak ada ikatan pengabdian, nanti daerah sudah biayai tapi manfaatnya justru dirasakan daerah lain. Maka dari itu, penting untuk memberikan batasan waktu pengabdian atau ada ketentuan penggantian biaya jika ingin pindah sebelum waktunya,” jelasnya.
Syahrudin juga membedakan antara izin belajar dan tugas belajar. Izin belajar, katanya, merupakan inisiatif pribadi tanpa pembiayaan pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban pengabdian. Namun, tugas belajar yang dibiayai daerah memerlukan perlindungan kebijakan agar tepat sasaran.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap insentif, dukungan fasilitas, serta komunikasi dengan institusi pendidikan agar program pembinaan putra-putri daerah berjalan maksimal.
“Kita perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, baik dalam perekrutan lulusan maupun pemetaan kebutuhan daerah. Jadi tidak hanya membuka kesempatan, tapi juga membina dan memastikan kontribusi mereka kembali ke daerah,” tambahnya.
Menurutnya, dengan sistem yang terencana dan adil, program pembangunan SDM lokal akan menjadi investasi jangka panjang yang nyata manfaatnya untuk kemajuan PPU.
