PENAJAM – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong peningkatan pengawasan terhadap kelayakan hewan qurban oleh Dinas Peternakan serta instansi terkait lainnya. Langkah ini dinilai penting guna menjamin kesehatan hewan dan kesesuaian pelaksanaan kurban dengan aturan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, saat ditemui di Kantor DPRD PPU, Senin (26/5/2025). Ia menekankan bahwa pemeriksaan hewan kurban harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam juklak dan juknis dari pemerintah.
“Sudah ada ketentuan teknis mengenai hewan yang layak dikurbankan. Dinas Peternakan biasanya mengacu pada juklak dan juknis itu untuk memastikan hewan benar-benar sehat dan sesuai syariat,” jelas Jamaludin.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyembelihan biasanya dilakukan di dua lokasi, yakni di Rumah Potong Hewan (RPH) dan secara swadaya oleh masyarakat di lingkungan masing-masing, seperti masjid. Meski demikian, DPRD berharap seluruh proses tetap terpantau dan tercatat secara resmi.
“Penting untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kurban bisa terdata dan dilaporkan. Ini tidak hanya soal tertib administrasi, tapi juga demi kesehatan masyarakat dan sahnya ibadah kurban,” tambahnya.
Jamaludin juga mengimbau masyarakat dan panitia kurban untuk tidak ragu berkonsultasi dengan dinas jika menemukan hewan yang kondisi kesehatannya diragukan.
“Kalau ada keraguan terhadap kondisi hewan, segera lapor atau konsultasikan ke petugas. Itu lebih baik untuk menjaga keselamatan dan memastikan kurban kita sah secara syariat,” tutupnya.
