Samarinda — Komisi IV DPRD Kaltim menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan sejumlah celah teknis yang perlu dibenahi sebelum diterapkan secara penuh di seluruh wilayah. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar soal kesiapan anggaran atau sarana, tetapi menyangkut disiplin pengelolaan harian yang kerap luput dari perhatian.
Beberapa temuan pelaksanaan MBG di daerah lain, terutama di Jawa Barat, disebut harus menjadi rujukan untuk menghindari masalah serupa di Kaltim.
Menurutnya, setiap tahapan mulai dari penyimpanan bahan pangan, proses memasak, hingga distribusi kepada peserta didik harus memenuhi standar keamanan yang jelas.
“Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sudah terjadi di wilayah lain. Pelaksanaannya belum merata di Kaltim, jadi ini waktu yang tepat untuk memastikan seluruh aspek benar-benar siap,” ujar H. Baba, Jum’at (28/11/2025).
Ia menekankan, detail kecil yang tampak sederhana pun dapat berdampak besar jika diabaikan. Salah satu contoh yang ia sebut ialah kebiasaan menyimpan nasi panas dalam kondisi tertutup rapat, yang dapat mempercepat pembusukan karena uap panas terperangkap.
“Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh terhadap mutu makanan,” tegasnya.
Baba menilai keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersedianya dapur atau bahan baku makanan, tetapi lebih pada bagaimana manajemen teknis dilakukan secara konsisten.
Ia meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru, demi memastikan setiap sekolah penyelenggara benar-benar mampu menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Dengan masih adanya wilayah yang belum menjalankan MBG, Komisi IV DPRD Kaltim melihat momentum untuk memperkuat pengawasan dan memberikan pendampingan sebelum program diperluas lebih jauh.
“Kami ingin daerah benar-benar siap sebelum program diperluas, supaya tidak ada lagi persoalan di lapangan,” tuturnya. (Adv/DprdKaltim)
