Manfaatkan DBH Kelapa Sawit dan Skema IJD Pusat, Pemkab PPU Perkuat Jalan Daerah hingga Perlindungan Worker

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memaksimalkan berbagai peluang pendanaan nontunai APBD untuk mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan infrastruktur jalan serta program jaminan sosial kini dipacu melalui kombinasi anggaran skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) pusat dan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menerangkan bahwa keterbatasan anggaran daerah disiasati dengan mendorong proyek-proyek strategis agar ditangani langsung oleh instansi pemerintah pusat. Model pelaksanaan melalui skema IJD terbukti efektif menyelesaikan keterisolasian jalan antarwilayah tanpa memberatkan kas daerah.

“Muhajir menjelaskan, penanganan jalan melalui skema IJD dilaksanakan oleh balai jalan pemerintah pusat. Skema serupa juga diterapkan dalam pekerjaan jalan Tunan yang menghubungkan kawasan tersebut hingga Tanjung Tengah,” kata Muhajir saat memberikan keterangan resmi pada Senin (02/11/26).

Penerapan skema pelaksanaan fisik langsung oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) tersebut dinilai mempercepat penyerapan realisasi infrastruktur di lapangan.

Selain koridor Tunan–Tanjung Tengah, skema ini juga berhasil meloloskan perbaikan jalur Sotek–Mariangau untuk segera dikerjakan oleh pusat.
Di sisi lain, Pemkab PPU juga mengoptimalkan penerimaan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Penerimaan DBH sawit dimanfaatkan untuk menyokong sektor-sektor produktif dan perlindungan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi teknis penggunaan dana perimbangan.

“Di luar dukungan anggaran untuk infrastruktur jalan, Pemkab PPU juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan di sektor tersebut,” papar Muhajir.

Muhajir menekankan bahwa pemanfaatan DBH sawit dirancang secara komprehensif agar dampaknya dirasakan langsung oleh para pekerja dan buruh lapangan. Selain dialokasikan untuk pembangunan fisik fasilitas pendukung pertanian, anggaran ini diarahkan untuk jaminan keselamatan dan perlindungan sosial tenaga kerja.

“penggunaan DBH sawit tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup program perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program perlindungan tersebut nantinya akan dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja PPU,” tutupnya.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *