PENAJAM – Munculnya pertanyaan di kalangan nelayan tradisional mengenai aturan pemasangan alat penangkap ikan jenis belat atau rumpun di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Urusan regulasi pemanfaatan ruang laut tersebut kini berada di bawah kendali penuh pemerintah tingkat provinsi.
Dinas Perikanan Kabupaten PPU mengingatkan para nelayan agar tetap mematuhi hukum formal yang berlaku sebelum memasang patok pembatas ikan di laut.
Pengurusan dokumen izin dan penentuan zona koordinat penangkapan tidak boleh dilakukan secara serampangan demi mencegah terjadinya konflik perebutan wilayah tangkap antar-sesama pelaut.
“Kalau persoalan belat itu nanti kita akan cek kembali, karena kewenangan itu berada pada posisi provinsi. Izinnya ke provinsi, ada di KPPRL di sana ya bidang KPPRL yang mengeluarkan izinnya,” ujar Andi, Rabu (17/10/26).
Andi menekankan bahwa pembagian wilayah laut di atas 0 mil secara mutlak diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, para nelayan lokal diwajibkan untuk tetap memberikan laporan tembusan kepada dinas tingkat kabupaten sebagai bahan dasar penyusunan basis data peta nelayan daerah.
Hingga memasuki pertengahan bulan November ini, pihak dinas mengaku belum menerima satu pun laporan tertulis dari kelompok nelayan yang mengajukan legalitas pemasangan alat belat baru.
Kondisi ini akan dievaluasi lebih lanjut agar tata tertib penangkapan ikan di kawasan perairan Penajam tetap berjalan tertib.
“Jangan sampai nanti nelayan tidak mematuhi aturan gitu kan ada batasan-batasan zona penangkapan, batasan-batasan pemasangan rumpun atau mungkin belat atau mungkin bagan itu, itu semuanya harus lapor ke provinsi, melapor ke kita nanti kita akan koordinasi dengan provinsi, namun sampai saat ini belum ada laporan ke kami,” jelas Andi.
Pemerintah daerah berjanji akan membantu memfasilitasi komunikasi dan memberikan pendampingan bagi kelompok nelayan PPU yang kesulitan mengurus administrasi izin ke provinsi.
“Hal ini penting dilakukan agar seluruh aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir PPU memiliki legalitas hukum yang sah dan terlindungi dari sanksi pidana,” pungkas Andi.
adv







