PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) berencana menjalin komunikasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) guna membahas dampak pembangunan infrastruktur, khususnya terkait beroperasinya Bandara Nusantara atau Bandara VVIP IKN di Kecamatan Penajam.
Anggota DPRD PPU, Syarifuddin HR, menyampaikan bahwa selama ini belum ada pertemuan resmi antara DPRD PPU dan Otorita IKN untuk membicarakan dampak infrastruktur di wilayah PPU. Meski begitu, DPRD PPU telah menyoroti beberapa poin penting dalam berbagai kesempatan.
“Untuk isu Bandara IKN, kami di DPRD PPU memang belum pernah berdiskusi langsung dengan Otorita IKN, namun berbagai masukan sudah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan,” ujar Syarifuddin pada Senin (14/10/2024).
DPRD PPU ke depannya berencana mengundang Otorita IKN untuk mendiskusikan pengembangan Bandara VVIP IKN yang terletak di Penajam. Menurut Syarifuddin, rencana pengembangan bandara dari VVIP menjadi komersial harus mempertimbangkan dampak terhadap wilayah dan masyarakat sekitar.
“Jika ada rencana menjadikan Bandara VVIP IKN menjadi bandara komersial, tentu akan ada beberapa dampak yang harus kami suarakan, termasuk soal sosial ekonomi dan infrastruktur pendukung lainnya,” ungkapnya.
Syarifuddin optimis bahwa dalam dialog tersebut, pihak DPRD dan Otorita IKN dapat membahas dan menegaskan berbagai kepentingan masyarakat, termasuk terkait pembebasan lahan dan ganti rugi bagi warga terdampak.
“Kami di DPRD dan masyarakat PPU sangat mendukung rencana pembangunan IKN, karena ini juga harapan masyarakat Kalimantan. Yang penting adalah kepastian soal pembebasan lahan dan ganti ruginya. Warga hanya menginginkan kejelasan itu,” tutup Syarifuddin. (ADV)
