PENAJAM – Kekosongan sejumlah jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai menghambat jalannya roda pemerintahan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambatnya pengisian jabatan secara definitif, terutama di level eselon II dan III. Menurutnya, masih banyak posisi penting yang hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan.
“Jabatan yang tidak segera diisi secara permanen tentu akan mengganggu efektivitas pemerintahan. Apalagi jika menyangkut sektor teknis seperti infrastruktur atau pelayanan dasar,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Salah satu jabatan penting yang masih kosong adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ishaq menyebutkan, jabatan ini sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Jika tidak segera diantisipasi, maka kekosongan jabatan akan semakin meluas dan memperburuk sistem kerja birokrasi.
“Kita tidak bisa membiarkan kekosongan ini berlarut-larut. Pemerintah harus segera melakukan penataan agar organisasi bisa berjalan normal dan terarah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ishaq menekankan pentingnya penempatan pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan kewenangan penuh, agar bisa menjalankan program kerja secara maksimal sesuai visi-misi kepala daerah.
“Pejabat definitif lebih leluasa mengambil keputusan. Kalau hanya Plt, ruang geraknya terbatas. Padahal daerah ini butuh percepatan di berbagai sektor,” tutupnya.
