PENAJAM – Perkembangan positif sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan dari DPRD. Ketua Komisi II sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD PPU, Thohiron, menyebutkan bahwa capaian yang ditunjukkan pelaku usaha kecil sepanjang tahun 2024 patut diapresiasi, namun ia menegaskan pentingnya dukungan lanjutan dari pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD PPU yang berlangsung Rabu (28/5/2025) sore. Agenda tersebut membahas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Dalam kesempatan itu, Thohiron mengungkapkan bahwa jumlah UMKM yang aktif di PPU telah mencapai 18.722 unit. Sedangkan data koperasi menunjukkan sebanyak 280 unit terdaftar, dengan 85 unit di antaranya masih menjalankan operasional.
“Untuk IKM yang tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), saat ini ada 126 unit. Ini menandakan keterhubungan data kita sudah mulai masuk ke tingkat nasional,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pertumbuhan signifikan jumlah IKM, dari 1.843 unit pada tahun 2023 menjadi 3.044 unit di tahun 2024.
Lebih lanjut, sektor perdagangan di ruang publik juga menunjukkan geliat. Di Alun-Alun Penyembolum, tercatat ada 284 pedagang dengan omzet yang menembus angka Rp768 juta pada akhir 2024.
“Pusat kegiatan masyarakat seperti ini terbukti ikut menggerakkan roda ekonomi lokal,” ujar Thohiron.
Pemerintah daerah juga dinilai telah berupaya memfasilitasi pengembangan usaha. Tercatat 459 peserta mengikuti pelatihan kewirausahaan, 221 UMKM naik kelas dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital QRIS, dan 636 unit UMKM telah mengantongi sertifikat halal. Selain itu, 315 produk pangan rumah tangga telah terdaftar dan 26 UMKM telah terhubung dalam kemitraan program UMKM Per Mitra.
Kendati pencapaian ini membawa angin segar bagi perekonomian daerah, Thohiron mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dalam merumuskan kebijakan lanjutan.
“Dukungan yang lebih konkret dan berkelanjutan dari Pemda sangat diperlukan untuk mendorong UMKM dan IKM naik kelas, karena ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
