BERITAKALTIMTERKINI.COM, Penajam – Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat tanggapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin. Ia menyuarakan kekhawatirannya mengenai kesiapan fasilitas dan potensi pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Raup Muin, penunjukan ppu sebagai lokasi perhelatan akbar tingkat provinsi ini masih menyisakan dilema, terutama terkait ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendukung.
“Masih menjadi dilema, fasilitas untuk kegiatan sendiri apakah sudah siap atau belum,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (11/6/2025).
Ia menegaskan bahwa POPDA merupakan agenda pemerintah provinsi, dan ppu bertindak sebagai tuan rumah yang ditunjuk. Namun, ia mewanti-wanti agar status tuan rumah tidak lantas menjadi beban finansial bagi daerah, terutama jika ppu dinilai belum cukup mampu.
“POPDA itu kan gawainya provinsi, kemudian ditunjuklah ppu. Khawatirnya kalau ppu belum mampu terus dibebani dengan APBD,” tegas Raup Muin.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Raup Muin menyoroti berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian serius, mulai dari venue pertandingan hingga ketersediaan penginapan bagi para kontingen dari seluruh Kalimantan Timur. Bahkan, kondisi fasilitas vital seperti Gelanggang Olahraga (GOR) turut menjadi catatannya.
“Kami berharap memang untuk kegiatan-kegiatan itu ppu bisa dilibatkan, tapi lihat dulu fasilitasnya, seperti tempat penginapan dan tempat kegiatannya. GOR aja sampai hari pemeliharaannya tidak ada,” bebernya.
Berdasarkan informasi yang beredar, dari total kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 10 Miliar, pemerintah provinsi baru akan memberikan bantuan sekitar Rp 3 Miliar. Minimnya dukungan anggaran dari provinsi ini mesti menjadi pertimbangan utama
Meski demikian, Raup Muin menyatakan keterbukaan jika seluruh biaya ditanggung oleh provinsi. Menurutnya, hal tersebut merupakan peluang yang harus disambut baik. Namun, jika sebagian besar beban anggaran dilimpahkan ke ppu, ia menilai perlu ada pertimbangan yang matang.
“Ya, tapi ngga apa apa kalau provinsi mau menyiapkan semua anggarannya. Saya pikir itu harus kita tangkap. Tapi jika dibebankan ke ppu, saya pikir itu perlu dipertimbangkan,” pungkasnya.
Penulis: Ayu
Editor: Muhammad Yusuf
