PENAJAM – Wilayah Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini resmi menjadi pilar utama pertahanan energi nasional. Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pengembangan kilang (RDMP) Balikpapan pada 12 Januari 2026 lalu.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa posisi PPU sebagai salah satu pusat pengelolaan minyak terbesar di Indonesia harus memberikan dampak yang sebanding bagi warga lokal. Saat ini, fasilitas di Lawe-Lawe memiliki kapasitas tampung mencapai 7,6 juta barel minyak mentah, yang didukung jaringan pipa sepanjang 14 kilometer serta pelabuhan untuk kapal tanker raksasa.
”Kita sangat berharap kemajuan teknologi yang luar biasa ini bisa berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga di sekitarnya. Jangan sampai industri makin besar, tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara nyata,” ujar Mudyat (17/1/26).
Mudyat menyampaikan bahwa aktivitas industri yang sangat besar tersebut pasti membawa dampak bagi lingkungan.
Oleh karena itu, ia meminta pihak perusahaan lebih peduli terhadap masalah yang muncul di sekitar lokasi operasional, seperti risiko banjir di kawasan Lawe-Lawe.
Salah satu persoalan yang paling mendesak saat ini adalah masalah air bersih.
Saat ini, sumber air utama yang digunakan warga melalui Perumda Danum Taka berada di dalam kawasan otoritas Pertamina.
Mudyat menekankan perlunya kesepakatan agar kebutuhan industri dan kebutuhan dasar masyarakat tidak saling berbenturan.
”Minggu depan kami akan mengadakan pertemuan untuk membahas tata ruang, terutama soal perlindungan area air bersih. Kami juga akan mengirimkan surat resmi kepada manajemen Kilang Pertamina Balikpapan dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti hal ini,” jelasnya.
Selain itu, mudyat juga menyoroti penyaluran bantuan sosial atau CSR yang dirasa belum maksimal. Meski sudah ada bantuan alat tangkap untuk nelayan di Pejala dan sekitarnya, ia ingin bantuan ke depan lebih masuk ke sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur desa.
Mudyat juga menyambut baik adanya perubahan struktur organisasi di internal Pertamina yang kini lebih terpusat.
Ia berharap dengan bergabungnya unit-unit kerja seperti RU V, PHKT, PHI, hingga PHM, urusan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan bisa lebih gampang.
”Harapannya, koordinasi satu pintu ini bisa memangkas aturan yang berbelit-belit. Jadi kalau ada masalah di lapangan, penanggung jawabnya jelas dan tidak ada lagi kesan saling lempar tanggung jawab antar anak perusahaan,” pungkas Mudyat. (Adv)
