Penajam – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menanggapi masih rendahnya kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PPU. Dari total sekitar 10.000 UMKM yang tercatat di PPU, baru sekitar 700 yang telah mengantongi sertifikat halal.
Menurut Thohiron, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan daya saing produk, khususnya di sektor makanan dan minuman.
“Sertifikasi halal bukan hanya soal legalitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan konsumen. Ini penting jika kita ingin UMKM kita berkembang di pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Ia mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab rendahnya angka sertifikasi, seperti minimnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya label halal, serta kendala biaya dan birokrasi dalam proses pengurusannya.
“Banyak pelaku UMKM menganggap pengurusan sertifikat halal itu sulit dan mahal. Padahal, jika didampingi dengan baik, proses ini bisa jauh lebih mudah,” katanya.
Thohiron pun mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi hambatan tersebut, misalnya melalui program pendampingan dan pemberian subsidi biaya pengurusan sertifikasi.
Ia juga menegaskan bahwa simplifikasi regulasi bisa menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal.
“Jika memang ada hambatan di sisi prosedur, maka seharusnya ada langkah konkret untuk mempermudah. Jangan sampai UMKM kita kalah bersaing hanya karena terjebak aturan yang rumit,” tegasnya.
Lebih jauh, Thohiron mengajak para pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam mengurus legalitas usahanya, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diprediksi akan membuka peluang pasar yang jauh lebih besar bagi produk lokal PPU.
