PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) tengah menyusun skema permodalan khusus untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Program ini merupakan bagian dari prioritas kebijakan Bupati dan Wakil Bupati PPU dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Kepala Diskukmperindag PPU, Margono Hadisutanto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah merumuskan teknis kerja sama dengan pihak perbankan yang akan menjadi mitra dalam penyaluran permodalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung menyalurkan dana, melainkan menyerahkannya kepada pihak yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan, yaitu perbankan.
“Pemerintah daerah kan bukan lembaga keuangan. Karena itu, kami bekerja sama dengan perbankan yang memang punya core business di bidang itu. Jadi nanti bank yang akan menggulirkan dana kepada UMKM,” kata Margono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/7/2025).
Lebih lanjut, Margono menyebutkan bahwa saat ini Pemkab PPU sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum dari pelaksanaan program tersebut.
Perbup itu nantinya akan mengatur mekanisme, sasaran penerima manfaat, serta peran masing-masing pihak dalam menjalankan program permodalan.
“Sekarang kami sedang menyusun Perbup-nya. Kalau regulasinya sudah rampung dan tidak ada kendala, kami targetkan program ini bisa segera dilaunching,” jelasnya.
Meski belum menyebutkan besaran dana atau bank mitra yang dilibatkan, Margono memastikan bahwa program ini bukan berupa dana bergulir milik pemerintah, tetapi murni mekanisme perbankan. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara UMKM dan pihak bank.
“Ini bukan dana bergulir milik pemerintah, jadi bukan dari APBD yang digulirkan langsung ke UMKM. Tapi tetap kami kawal agar UMKM kita mudah akses ke permodalan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan komitmen daerah dalam mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, khususnya di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak langsung pada aktivitas usaha masyarakat.
“UMKM kita ini banyak yang potensial tapi terkendala di akses permodalan. Jadi program ini harapannya bisa jadi solusi,” tutup Margono.
Penulis: Akhmadi
