Penajam – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mengingatkan pentingnya pendekatan realistis dalam mendorong digitalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Menurutnya, penerapan sistem digital seperti QRIS dan transaksi non-tunai harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan pelaku usaha di lapangan.
Dalam keterangannya, Thohiron menyoroti fakta bahwa sebagian besar pelaku UMKM di PPU masih lebih nyaman menggunakan sistem pembayaran tunai. Salah satu alasan utama, kata dia, adalah kekhawatiran terhadap biaya administrasi dari penggunaan sistem digital yang dianggap menggerus keuntungan.
“Bagi pelaku usaha kecil yang keuntungannya hanya Rp10.000 sampai Rp20.000 per transaksi, potongan biaya administrasi dari layanan digital bisa jadi sangat memberatkan,” ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa keterbatasan pengetahuan dan literasi digital menjadi kendala lain yang perlu diperhatikan. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang beroperasi secara tradisional, belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem pembayaran digital, apalagi jika belum pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan.
“Digitalisasi tentu membawa manfaat, tapi jangan sampai jadi beban baru. Harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan edukasi yang tepat,” jelas Thohiron.
Menurutnya, penerapan teknologi di sektor UMKM sebaiknya tidak dipaksakan, melainkan dibiarkan berkembang secara alami. Ia yakin, jika sistem tersebut benar-benar mempermudah transaksi dan menguntungkan, para pelaku UMKM akan mengadopsinya secara sukarela.
“Pasar itu punya mekanisme sendiri. Kalau memang terbukti efisien, para pedagang akan ikut dengan sendirinya tanpa harus dipaksa,” pungkasnya.
Thohiron pun mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga tetap memberikan dukungan langsung seperti pelatihan, pembinaan, dan subsidi alat kerja yang benar-benar dibutuhkan UMKM lokal.
