PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan tenaga honorer terkait Aspirasi THL/PPPK paruh waktu, Selasa (15/7/2026).
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin menyoroti kondisi keuangan daerah yang berdampak pada pengangkatan THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kab PPU.
Mahyudin menekankan pentingnya transparansi data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menjelaskan kondisi riil yang ada.
Menurut Mahyudin, BKPSDM seharusnya memiliki data akurat mengenai jumlah THL yang tersisa, lengkap dengan kualifikasi pendidikan hingga masa kerja. Data ini, jika digabungkan dengan perhitungan anggaran dari BKAD, akan memberikan gambaran jelas apakah pengangkatan THL akan melebihi batas 30% belanja pegawai dari APBD.
“Yang punya gambaran kan BKPSDM, berapa jumlah tenaga THL, artinya dia sudah punya data. Terus ada benturan kondisi keuangan, aturan-aturan itu kan teman-teman THL ikut saja, cuma ada kendala di pemerintah ini, kondisi keuangan,” ujar Mahyudin, Rabu (16/7/2025).
Ia menambahkan, “Makanya saya minta BKPSDM dan BKAD bisa menjelaskan. Kita ini kan masih spekulasi kenapa tidak diangkat, ada apa ini?”
Mahyudin juga membandingkan kondisi PPU dengan daerah lain yang memiliki jumlah tenaga honorer banyak. Ia menyoroti perbedaan dalam penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kondisi APBD.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di PPU sudah mencapai sekitar 3.000 orang, ditambah dengan sekitar 500 THL yang sudah diangkat. Kombinasi antara jumlah pegawai yang besar dan TPP yang dianggap terlalu tinggi menjadi beban bagi keuangan daerah, terutama dengan APBD PPU yang terus menurun.
Meskipun menghadapi tantangan keuangan daerah, Mahyudin menegaskan bahwa DPRD akan terus meminta pemerintah daerah untuk mencari solusi terkait permasalahan THL ini.
“Iya tetap, insyaallah ada jalannya, memang benturan sekarang ini adalah kondisi keuangan daerah,” pungkas Mahyudin, optimis bahwa akan ada jalan keluar meskipun kondisi keuangan menjadi kendala utama.(Adv)
Penulis; Ayu
