PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta agar pengelolaan Bendungan Lawe-Lawe di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, diambil alih oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pemanfaatan sumber daya air baku yang semakin mendesak.
Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) PPU, Abdul Rasyid, menyebutkan bahwa wacana ini sudah muncul dalam beberapa waktu terakhir, termasuk dalam pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) AMDT. Sejumlah kunjungan dari kepala balai juga telah dilakukan ke lokasi bendungan tersebut.
“Kepala balai sudah beberapa kali datang untuk menghitung ulang dan mengkalkulasi kemungkinan pengambilalihan bendungan oleh pusat. Karena ini satu-satunya andalan kita untuk suplai air baku,” ujar Abdul Rasyid, saat dikonfirmasi, Selasa (29/7/2025).
Menurut dia, alternatif lain selain Bendungan Lawe-Lawe adalah menarik jaringan perpipaan dari Bendungan Sepaku-Semoi yang berada di Kecamatan Sepaku atau dari sistem regional Longkali di Babulu. Namun, kedua opsi tersebut dinilai membutuhkan investasi yang sangat besar.
Rasyid memaparkan, estimasi investasi untuk menarik air dari Bendungan Sepaku-Semoi ke wilayah Penajam bisa mencapai sekitar Rp5 triliun. Jumlah tersebut disebut setara jika dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem serupa dari arah Babulu.
“Kalau ditarik dari Sepaku sekitar Rp5 triliun, dari Babulu mungkin sama. Nilainya hampir seimbang dan itu bukan angka yang kecil untuk skala daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan utama dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih terletak pada dua aspek utama, yakni tingginya investasi infrastruktur perpipaan dan keterbatasan sumber air baku yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Saat ini, AMDT PPU mengaku belum memiliki akses air baku mandiri dalam jumlah mencukupi untuk menjawab kebutuhan pelanggan secara luas. Ketergantungan terhadap sistem yang ada membuat distribusi air menjadi tidak maksimal.
“Kalau bicara air baku, PDAM sekarang memang belum punya. Sumber air yang ada belum bisa diandalkan untuk jangka panjang tanpa intervensi infrastruktur besar,” tegas Rasyid.
Dengan adanya pengambilalihan oleh pemerintah pusat, diharapkan pembangunan dan pengelolaan Bendungan Lawe-Lawe dapat berjalan lebih cepat dan menjadi solusi permanen atas keterbatasan air baku di PPU. Pemerintah daerah pun siap mendukung dari sisi perencanaan teknis dan administrasi.
