PENAJAM – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan keinginannya untuk memperluas jangkauan perpustakaan digital melalui pemasangan “pojok baca digital” di berbagai titik. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan program tersebut.
Kepala Dispusip PPU, Muhammad Yusuf Basrah mengatakan, pihaknya sebenarnya telah memiliki rencana untuk memperluas layanan perpustakaan digital ke sejumlah lokasi strategis.
Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Waktu itu kami sempat rencanakan pemasangan di kantor Dukcapil, tapi itu bantuan dari provinsi. Kalau untuk yang mandiri, kami masih butuh dukungan anggaran,” kata Yusuf saat ditemui, Rabu, (30/7/2025).
Ia menambahkan, target Dispusip sebenarnya adalah membangun perpustakaan digital yang mandiri, bukan sekadar memanfaatkan fasilitas yang berasal dari provinsi. Namun, realisasi program ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan dana.
Menurut Yusuf, biaya minimal yang dibutuhkan untuk membangun satu unit pojok baca digital lengkap dengan sistem dan koleksi buku digital mencapai Rp2 miliar. Biaya terbesar, lanjutnya, justru berasal dari pengadaan konten buku.
“Kalau aplikasi mungkin masih bisa ditekan biayanya. Tapi untuk bukunya ini yang mahal. Sama saja seperti buku manual, satu buku hanya bisa dibaca satu orang dalam satu waktu,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran ini juga diperburuk oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan melalui instruksi presiden (inpres) baru-baru ini. Akibatnya, program digitalisasi perpustakaan belum bisa dimasukkan dalam APBD tahun berjalan.
“Sebenarnya dari awal tahun memang belum masuk anggaran. Tapi begitu ada efisiensi, otomatis harapan itu makin berat,” ucapnya.
Meski demikian, Yusuf menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya menjajaki kemungkinan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk bisa merealisasikan pojok baca digital di wilayah PPU.
“Kalau Dispusip sendiri ingin punya layanan mandiri. Tapi kalau ada sinergi dari provinsi atau pusat tentu akan sangat membantu. Sekarang tinggal bagaimana komitmennya,” pungkasnya.
