PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin menyampaikan kekhawatirannya terkait rendahnya realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab PPU. Hal tersebut diungkapkan Waris dalam rapat evaluasi pengendalian program dan kegiatan (Radalok) Semester I (Triwulan I dan II) yang diselenggarakan di Aula Lantai III Kantor Bupati, Selasa (29/7/2025).
Waris Muin menekankan pentingnya evaluasi kinerja anggaran, terutama mengingat ini sudah memasuki akhir Juli.
“Semoga dalam rapat ini apa yang disampaikan Sekda semuanya nanti mendapatkan evaluasi kinerja, karena ini sudah memasuki akhir bulan Juli,” ujarnya.
Ia mengungkapkan baru mengetahui bahwa beberapa dinas memiliki persentase realisasi anggaran yang sangat minim.
“Kami disampaikan oleh Kabag bahwa ada beberapa dinas yang memiliki anggaran baru beberapa persen terealisasi dan kami juga baru mengetahui hal ini,” tambahnya.
Wakil Bupati juga menyoroti bahwa setiap OPD akan diminta untuk melaporkan realisasi anggaran yang telah diberikan, serta adanya rapat triwulan I, II, dan III. Waris menegaskan, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terserap secara optimal hingga akhir tahun, PPU berpotensi mendapatkan teguran.
“Apabila APBD itu tidak terserap mulai bulan ini sampai akhir tahun, pasti dan yakin kami juga belum masuk ke ranah itu, pasti kita kena teguran kenapa anggarannya Kabupaten PPU lambat sekali tidak terealisasi, apa sebabnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Waris Muin secara khusus menyoroti lima OPD yang memiliki anggaran besar namun realisasinya masih sangat rendah.
“Kami sampaikan karena kami buka tadi ini sebentar ada lima OPD yang mempunyai anggaran besar dan terealisasi anggarannya baru 16 sampai 27%,” ungkapnya prihatin.
Ia bahkan khawatir dana tersebut tidak terserap dan berpotensi menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi, terutama untuk kegiatan-kegiatan besar di dinas seperti Pendidikan, Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman), PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dan Dinkes (Dinas Kesehatan).
“Kalau itu tidak terealisasi sampai di bulan 10, terlambat sekali itu penganggarannya,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Waris Muin meminta kepada seluruh OPD untuk segera mengevaluasi penyebab rendahnya serapan anggaran. Ia menyoroti kemungkinan masalah di lapangan, seperti kendala dalam proses pelelangan.
“Untuk itu kami, Pak Sekda, meminta kepada seluruh OPD segera mengevaluasi di mana penyebabnya hingga hal itu terjadi. Harus dicermati,” pesannya.
Waris juga mengingatkan agar OPD tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial yang tidak berdampak signifikan.
“Kita jangan hanya seremonial yang sifatnya hanya memberikan sejenis penglihatan umum saja bahwa saya sudah bekerja, satu contoh bikin pameran-pameran itu kan tidak terserap anggaran, bukan tidak terserap, terserap tapi bersifat seremonial saja tidak dinikmati tidak kelihatan fisiknya tapi anggarannya terbuang,” jelasnya.
Terakhir, Waris Muin kembali menekankan pentingnya percepatan perencanaan untuk kegiatan fisik, khususnya di sektor Pendidikan.
“Sama dengan pendidikan, dari jauh-jauh hari juga sudah sampaikan dengan Pak Bupati, semua kegiatan yang sudah masuk di pergeseran itu secepatnya dibuatkan perencanaannya agar segera dilelang kalau itu sifatnya fisik,” tutupnya.(Adv)
Penulis: Ayu
