PENAJAM — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, memberikan klarifikasi terkait sikapnya saat menghadapi aksi demonstrasi para tenaga honorer. Ia membantah keras tudingan bahwa dirinya marah.
Menurutnya, ketegasan yang ia tunjukkan adalah respons yang diperlukan untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan membongkar dugaan adanya pihak yang menunggangi aksi tersebut. Waris Muin menilai pertanyaan yang diajukan oleh koordinator pendemo tidak mendasar dan hanya merupakan pelampiasan kekesalan.
“Bukan saya emosi, karena memang harus saya tegasin begitu,” ujar Waris, Senin (11/8/2025).
Ia menambahkan bahwa ia merasa tidak tega untuk benar-benar marah karena para honorer yang berdemo adalah orang-orang yang dikenalnya, mulai dari keluarga, tetangga, keponakan, hingga anak-anak dari teman dekatnya. Hal ini membuatnya harus bersikap bijak, namun tetap tegas agar masalah tidak berlarut-larut.
Waris Muin menekankan bahwa pemerintah daerah juga menginginkan yang terbaik bagi para honorer. Namun, ia menjelaskan bahwa pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah tidak bisa dilakukan secara instan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran.
“Seandainya hari ini, itu anggarannya tercukupi, kan tinggal saya tanda tangan, terus di mana susahnya? Jangan demo-demo terus,” tegas Waris.
Ia mempertanyakan efektivitas demo, yang menurutnya hanya akan berakhir sebagai berita di media tanpa memberikan solusi nyata.
“Demo hari ini kalian masuk di koran, di media bisa. Cuman masuk gitu aja, terus solusinya apa coba lihat tadi bubar apa solusinya enggak ada kan,” tambahnya.
Proses Seleksi Sedang Berjalan
Untuk memberikan ketenangan bagi para honorer, Waris Muin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU telah mengambil langkah-langkah konkret. Ia menyebutkan bahwa pada 15 Juli lalu, Bupati telah memasukkan data-data honorer kategori R4 dan R5 ke Kementerian Pendidikan dan Dalam Negeri.
“R4, R5 itu kalau saya tadi dibilang pak bupati itu yang tidak masuk di data, akhirnya di prioritaskan sekitar 400 orang,” jelasnya.
Secara total, data 1.194 honorer telah diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data tersebut sudah masuk ke kementerian dan sedang menunggu proses.
“Akhirnya jumlah data semua yang 1.194 orang itu sudah dimasukkan semua namanya di kementerian pendidikan dalam negeri sudah semua, tinggal nunggu berapa nanti yang harus diterima,” lanjut Waris.
Ia juga menambahkan bahwa proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada tahun-tahun berikutnya.
“Kan kita lihat dulu situasi yang ada, bukan semena-mena aja, karena kan aturan bukan dari kita,” ujar Abdul Waris Muin.(Adv)
Penulis: Ayu
