PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menggelar kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana atau KENCANA, yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 4–5 Agustus 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU. Senin (4/8/2025).
Kegiatan strategis ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program Siap Siaga, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Acara ini menampilkan sejumlah pejabat dari instansi pusat, seperti Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dari Kemendagri, perwakilan dari Bappenas, hingga Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Turut hadir pula Forkopimda PPU, pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim, serta peserta secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam Berbagai Sekda PPU, Tohar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting bagi PPU Kabupaten dalam memperkuat sistem ketangguhan bencana di tingkat kecamatan. Ia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang tinggi, baik dari aspek geologi, hidrometeorologi, maupun dampak perubahan iklim.
“Kita hidup di negara kepulauan yang rentan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh karena itu, membangun ketangguhan dari tingkat paling bawah, dari desa hingga kecamatan, menjadi langkah yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda,” ujar Tohar.
Ia menambahkan, Gerakan KENCANA merupakan inisiatif yang tidak hanya mengandalkan kekuatan formal pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat aktif dan berkelanjutan.
Ketangguhan bukan hanya soal bangunan atau infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan kesiapan mental, kemampuan berkoordinasi, dan solidaritas sosial. Kita harus libatkan tokoh adat, pemuda, perempuan, dan pelajar agar gerakan ini benar-benar hidup di tengah masyarakat,” tegasnya.
Tohar juga meminta para camat di seluruh wilayah Kabupaten PPU untuk tidak menjadikan deklarasi ini sekadar seremonial, melainkan menjadi pijakan awal dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang konkret. Langkah-langkah tersebut di antaranya menyusun rencana kontinjensi, membentuk forum pengurangan risiko bencana di tingkat kecamatan, serta menyepakati koordinasi lintas sektor secara berkala.
Acara ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh empat camat di Kabupaten PPU, serta pernyataan deklarasi bersama antara Pemerintah Daerah, unsur camat, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU.
Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Sekda Tohar secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan deklarasi ini sebagai penanda dimulainya gerakan bersama dalam membangun kecamatan yang tangguh terhadap bencana di seluruh wilayah PPU.
“Semoga gerakan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang siaga, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi segala bentuk risiko bencana,” tutupnya.(Wan/*DiskominfoPPU)
