PENAJAM – Rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini menjadi perhatian publik, terutama di tengah isu adanya sejumlah posisi strategis yang kosong. Menanggapi hal ini, Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa mutasi akan dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan berpedoman pada hasil evaluasi mendalam, termasuk program ‘job fit’ yang akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepada awak media, Bupati Mudyat menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ‘job fit’ adalah untuk memastikan setiap pejabat ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
“Kami ingin menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya,” ujar Mudyat, menegaskan bahwa ‘job fit’ akan menjadi acuan penting untuk eselon II. Proses ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di PPU.
Untuk memastikan transparansi dan objektivitas, tim ‘job fit’ akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari BKN, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, hingga perwakilan dari Pemkab PPU sendiri. Saat ini, Pemkab PPU telah mengirimkan surat permohonan kepada BKN dan sedang menantikan jadwal pelaksanaannya.
Meskipun ‘job fit’ difokuskan pada pejabat eselon II, Mudyat menegaskan bahwa mutasi juga akan dilakukan untuk eselon III dan IV guna mengisi kekosongan jabatan yang cukup banyak. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Mudyat juga memastikan bahwa dalam proses mutasi ini, Pemkab PPU akan memprioritaskan pemanfaatan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada di lingkungan PPU.
“Kita masih memanfaatkan potensi PNS yang ada di sini. Banyak anak-anak muda yang berprestasi bagus dan pintar. Jadi kita maksimalkan itu saja,” tegasnya, Sabtu (23/8/2025).
Dengan demikian, Pemkab PPU tidak berencana merekrut pejabat dari luar daerah dalam waktu dekat, melainkan akan fokus pada pengembangan dan optimalisasi SDM internal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para ASN lokal untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
Rencana mutasi ini diharapkan tidak hanya sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga menjadi momentum untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan profesional.(Adv)
Penulis: Ayu
