Pembangunan Sekolah Rakyat di PPENAJAM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap dua di Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi hambatan. Proyek senilai Rp200 miliar dari pemerintah pusat ini belum bisa dimulai karena terganjal rekomendasi dari Kementerian Sosial. Hal ini diungkapkan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Mukhtar.
“Semua persyaratan teknis sudah lengkap, tapi ternyata dari Kementerian PUPR belum dapat rekomendasi dari Kementerian Sosial,” ujar Mukhtar, Selasa (2/9/2025).
Mukhtar menjelaskan bahwa rencana awal lokasi pembangunan di belakang terminal penajam telah diubah. Setelah survei, diputuskan bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di daerah Lawe-Lawe, sekitar 200 meter dari jalan utama. Lahan seluas 5 hingga 6 hektar sudah disiapkan, termasuk akses jalan masuk selebar 7 meter yang sudah proses pengerasan.
“Bukan di belakang terminal lagi, tapi di lahan kita sendiri di Lawe-Lawe. Kami hanya bertugas menyiapkan lahannya, sementara pembangunan fisik jalan dan jembatan jadi tanggungan pemerintah daerah,” Jelas Mukhtar.
Saat ini, Kementerian Sosial memprioritaskan pembangunan untuk sekolah rintisan yang sudah ada dan masih menumpang di gedung-gedung lain. Setelah proyek-proyek tersebut selesai, barulah proyek Sekolah Rakyat akan dilanjutkan.
“Yang diutamakan sementara ini adalah sekolah rintisan. Setelah itu, baru giliran kita,” tambahnya.
Sekolah ini akan menampung siswa dari wilayah PPU, dengan prioritas utama bagi keluarga kurang mampu. Mukhtar menyebutkan bahwa seleksi akan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari pemerintah.
“Kami punya data tunggal sesuai ekonomi nasional. Jadi, kami bisa tahu mana masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” kata Mukhtar.
Sekolah Rakyat ini dirancang dengan fasilitas modern, termasuk sekolah berasrama atau boarding school. Setiap asrama akan dilengkapi dengan kasur dan perlengkapan lainnya. Mukhtar berharap, dengan adanya sekolah ini, tidak ada lagi anak di PPU yang tidak bisa bersekolah karena masalah ekonomi.
“Harapan saya, tidak ada lagi kata tidak mampu. Semua anak usia sekolah harus bisa bersekolah karena fasilitas ini sudah sangat lengkap,” tegasnya.
Untuk tenaga pendidik, Mukhtar mengatakan akan ada proses perekrutan guru secara khusus melalui seleksi ketat. Pengelolaan awal sekolah akan di bawah koordinasi Dinas Sosial, meskipun nantinya mungkin akan diserahkan kepada Dinas pendidikan.(Adv)
Penulis: Ayu
