PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bupati, Mudyat Noor, menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai minimnya kontribusi nyata dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap daerahnya. Mudyat menegaskan bahwa PPU, sebagai pintu gerbang utama menuju IKN, seharusnya mendapat perhatian setara dari pemerintah pusat.
Mudyat mengungkapkan bahwa PPU telah mengambil langkah untuk memastikan daerahnya tidak terpinggirkan. Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemkab PPU membentuk tim Project Implementation Committee (PIC). Tim ini bertugas untuk memperjuangkan status PPU sebagai kawasan strategis pembangunan nasional.
“Langkah ini kami ambil agar PPU mendapat perhatian yang setara dengan wilayah inti IKN,” tegas Mudyat, Selasa (16/9/2025).
Meski pembangunan IKN digadang-gadang membawa kemajuan, Mudyat menilai dampak positifnya bagi PPU masih belum terasa. Sebaliknya, proyek masif ini justru menimbulkan berbagai persoalan.
“Proyek raksasa itu justru lebih banyak menimbulkan beban sosial maupun infrastruktur di wilayah kami,” ujarnya.
Mudyat menyoroti kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh aktivitas kontraktor IKN.
“Kontraktor dari luar masuk ke Sepaku, alat beratnya ditaruh di jalan lingkungan warga. Apa ada niatan dari IKN untuk memperbaiki fasilitas minimal yang mereka rusak?” keluhnya.
Ia juga menyinggung kemunculan persoalan sosial baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Penajam. Setiap kali daerah mengeluhkan dampak, pemerintah pusat selalu merujuk pada undang-undang terkait kewenangan, membuat PPU merasa seolah-olah dilempar tanggung jawab.
Usulan Konsep “Corporate Social Responsibility” Skala Negara
Dengan anggaran IKN yang mencapai ratusan triliun rupiah, Mudyat merasa tidak adil jika PPU dibiarkan tertinggal. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengalokasikan sebagian anggaran untuk daerah terdampak, seperti penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam skala negara.
“Kalau membangun IKN Rp100 triliun, mestinya satu persen saja diarahkan untuk daerah terdampak. Itu bentuk kepedulian. Jangan sampai IKN hanya membangun dirinya, sementara masyarakat sekitar dilempar ke daerah,” usulnya.
Menurut Mudyat, pembangunan IKN harus juga memperhitungkan dampak sosial bagi daerah penyangga.
Meskipun demikian, Mudyat mengakui bahwa berbagai upaya komunikasi dengan kementerian telah membuahkan hasil. PPU berhasil mendapatkan dukungan berupa pembangunan tiga ruas jalan senilai lebih dari Rp100 miliar, empat titik sumur bor, serta tambahan program renovasi sekolah dari 18 menjadi 27 titik.
Namun, Mudyat menekankan bahwa ini belum cukup.
“Supaya wilayah IKN cantik, tidak mungkin PPU jelek. Sebagai gerbang, PPU juga harus dipoles. Jangan sampai ada ketimpangan antara IKN dengan kita,” pungkasnya.
Perhatian dan investasi yang berkelanjutan dari pemerintah pusat dinilai krusial untuk memastikan PPU bisa tumbuh seiring dengan IKN dan tidak menjadi daerah yang tertinggal di tengah gemerlapnya ibu kota baru.(Adv)
Penulis: Ayu
