PENAJAM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus meningkatkan upaya pengendalian malaria di tengah penurunan kasus positif. Dengan fokus pada pencegahan, deteksi dini, dan pemberdayaan masyarakat, Dinkes mengandalkan sinergi logistik pusat hingga peran masyarakat lokal.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes PPU, Sri Temu, menjelaskan bahwa strategi pengendalian diprioritaskan di dua wilayah dengan temuan kasus di Kecamatan Penajam (khususnya Kelurahan Sotek) dan Kecamatan Sepaku.
Sebagai tindakan pencegahan utama, Dinkes PPU telah menyalurkan bantuan berupa alat pelindung diri.
“Untuk upaya pengendalian, Dinas Kesehatan membagikan 64 ribu kelambu bantuan dari Kementerian Kesehatan ke masyarakat, khususnya di wilayah dengan kasus terbanyak,” ungkap Sri Temu, kepada media belum lama ini.
Selain itu, keberhasilan pengendalian juga didukung oleh pemberdayaan masyarakat melalui kader malaria. Dinkes telah melatih lebih dari 30 kader yang difokuskan secara khusus di daerah endemik, mencakup wilayah kerja Puskesmas Sotek dan Sepaku. Kader-kader ini memegang peran strategis dalam membantu pengawasan, edukasi, dan deteksi dini di tingkat komunitas.
Dinkes PPU memastikan Puskesmas di seluruh wilayah memiliki fasilitas yang memadai untuk penanganan malaria. Ketersediaan obat-obatan dan alat screening malaria (RDT) sebagian besar disubsidi pemprov kaltim.
Di tahun 2023, Dinkes PPU juga menunjukkan komitmennya dengan berbelanja sendiri menggunakan anggaran daerah (APBD dan DAK) untuk menjamin logistik kesehatan tetap tersedia. Intervensi tambahan seperti fogging (pengasapan) juga dilakukan, namun bersifat selektif dan situasional, yakni hanya ketika diperlukan saja.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU ternyata turut membawa dampak positif pada sektor penelitian dan kesehatan lingkungan.
“Sejak ada IKN, banyak peneliti datang meneliti masalah nyamuk, tikus, lalat, termasuk DBD,” kata Sri Temu.
Peningkatan riset ini sangat penting dalam mendukung penyusunan strategi kesehatan lingkungan yang lebih adaptif di masa pembangunan IKN. Hal ini penting mengingat tingginya mobilitas pekerja dan potensi perubahan ekologi di wilayah tersebut yang dapat memengaruhi penyebaran penyakit yang ditularkan.
Sebagian besar kasus yang tercatat di Sotek berasal dari pekerja hutan yang bermigrasi dari luar daerah, Dinkes tetap berupaya keras menurunkan angka kasus secara keseluruhan dan mendorong sinergi yang lebih baik antara dinas kesehatan kabupaten tetangga guna menangani populasi pekerja yang rentan ini.
“Karena jika dilarang tidak mungkin mereka kan dihutan sana bekerja, masa kita mau melarang mereka mencari nafkah, jadi ya kita hanya dapat mengantisipasi,” tutup Sri Temu.(Adv)
Penulis: Ayu
