PENAJAM – Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Provinsi Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara (PPU) terancam ditunda dari jadwal semula. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa penundaan ini sangat mungkin terjadi jika pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tidak segera dilakukan. Masalah teknis pada nomenklatur anggaran menjadi penyebab utama terhambatnya persiapan acara yang dinantikan para pelajar ini.
Bupati Mudyat Noor menjelaskan secara rinci persoalan yang dihadapi. Ia menyebut bahwa dana untuk Popda sebenarnya sudah dialokasikan dalam APBD murni. Namun, adanya perubahan nomenklatur—yaitu kodefikasi atau nama program kegiatan—menyebabkan dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja.
“Popda tergantung APBD-nya, APBD-nya diketok tiba-tiba pelaksanaannya, menunggu APBD Perubahan,” ujar Mudyat, Senin (15/9/2025).
Ia menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
“Sekarang menggunakan anggaran tidak sebebas dulu, siapa yang berani melaksanakan kalau nomenklaturnya berbeda,” tambahnya.
Menurut Mudyat, langkah ini diambil untuk menghindari temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengungkapkan kekhawatiran jika ada temuan, hal itu bisa berujung pada pengembalian anggaran oleh pihak pelaksana.
“Jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan kemudian menjadi temuan, akhirnya berujung pada pengembalian,” jelasnya.
Bahkan, ia khawatir jika masalah ini berlanjut ke tahap pemeriksaan lebih dalam.
“Kalau dikembalikan masih lumayan, namun ketika diperiksa tentu kasihan, ini karena kita berbicara aturan,” lanjutnya.
Bupati Mudyat juga meluruskan persepsi tentang tanggung jawab penyelenggaraan Popda. Ia menegaskan bahwa Popda, atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Timur, seharusnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Hal ini ia sampaikan setelah PPU pada awalnya dibebankan anggaran yang terlalu besar.
“Kalau kita pahami yang namanya Popda yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berarti pelaksananya Provinsi,” tegasnya.
Pada awal perencanaan, Pemkab PPU sempat dibebani anggaran hingga belasan miliar rupiah. Mudyat mengaku menolak keras beban tersebut.
“Dulu di awal kenapa saya sempat menolak karena sempat dibebankan belasan miliar kepada PPU, itu pekerjaan provinsi untuk apa dibebankan ke kabupaten,” tuturnya.
Setelah negosiasi, beban anggaran yang ditanggung PPU berhasil ditekan drastis. Dari Rp12 miliar, PPU akhirnya hanya menanggung Rp4 miliar, yang digunakan untuk biaya pembukaan dan penutupan acara, serta konsumsi peserta.
Dengan situasi ini, kepastian waktu pelaksanaan Popda kini sepenuhnya berada di tangan Pemprov Kalimantan Timur. Mudyat berharap pengesahan APBD Perubahan bisa dipercepat agar agenda penting ini tidak mengalami penundaan. Ia juga berharap agar para pelajar dan pelatih tetap bersabar dan terus mempersiapkan diri.(Adv)
Penulis: Ayu
