Disdikpora PPU Konfirmasi Penolakan Program Rehabilitasi Sekolah, Tekankan Pentingnya Data Terbaru

PENAJAM – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru, menegaskan pihaknya masih melakukan konfirmasi terkait adanya beberapa sekolah yang menolak program rehabilitasi gedung tahun ini.

Menurutnya, penolakan tersebut bisa berdampak pada kebijakan pendidikan di masa mendatang. Oleh karena itu, langkah verifikasi lapangan dianggap penting agar pemerintah tidak keliru dalam menyalurkan bantuan.

“Ada yang menolak, kita masih mau konfirmasi dengan pihak sekolah. Karena tentu ini berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ke depan. Jangan sampai dijanjikan, tapi ternyata tidak dikerjakan. Itu bisa memengaruhi kebijakan kita berikutnya,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Ia mencontohkan, ada sekolah yang menolak karena sebelumnya sudah mendapatkan rehabilitasi, sementara satu sekolah lain relatif baru sehingga tidak terlalu mendesak untuk direhab. Dari total 33 sekolah penerima bantuan pusat, sebagian masuk kategori tersebut.

Andi menjelaskan, persoalan ini juga berkaitan dengan penggunaan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dijadikan dasar pemerintah pusat dalam menetapkan sekolah penerima bantuan.

Sering kali, data yang ditarik belum memperhitungkan perkembangan terbaru di lapangan.

“Data itu diambil dari Dapodik sebelumnya, padahal perkembangannya tidak dilihat. Seharusnya data itu harus update, sehingga apa yang diluncurkan memang sekolah yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, baik sekolah negeri maupun swasta semestinya bersyukur jika mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Namun bila ada penolakan dengan alasan sudah menerima bantuan sebelumnya, hal itu harus dicermati agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Kita tidak berharap ada penolakan. Swasta harusnya bersyukur, negeri juga begitu. Bagaimanapun kita didukung oleh pusat. Tapi memang ada yang menolak karena sudah dapat bantuan,” tegasnya.

Andi memastikan, seluruh dinamika ini akan dilaporkan kepada pimpinan daerah. Tujuannya agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kendala program rehabilitasi sekolah dan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat di masa depan.

“Kita nanti akan melapor ke pimpinan supaya beliau paham kenapa kejadian ini bisa terjadi,” pungkasnya.(Adv)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *