PENAJAM – Meskipun skema pembiayaan modal skala besar dari pemerintah pusat masih dalam tahap perencanaan, sejumlah Koperasi Merah Putih di Penajam Paser Utara (PPU) telah menunjukkan inisiatif nyata dengan menggerakkan roda usaha mereka. Pergerakan bisnis awal ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) Kabupaten PPU, Margono Hadi Sutanto, menyatakan optimismenya. Ia menyebutkan bahwa beberapa koperasi sudah mulai melakukan transaksi dan pelayanan.
“Kemudian sudah ada tiga koperasi yang sudah melakukan bisnis walaupun masih kecil-kecilan. Di Sidorejo sudah jalan, Telemo, dan beberapa daerah lain” sebut Margono (8/10/25).
Margono menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi-koperasi tersebut memulai usaha didorong oleh kemandirian dan strategi kemitraan yang cerdas. Skema pendanaan yang berjalan saat ini bersifat beragam, termasuk iuran dan modal mandiri anggota. Namun, kunci utama pergerakan bisnis mereka terletak pada kerja sama dengan pihak luar.
“Kebanyakan yang sudah jalan ini kerja sama dengan kegiatan mitra perbankan kayak BRI Link, kemudian dengan Bulog penyalur sembako kalau untuk yang pinjaman modal dan lain-lain itu,” ungkapnya.
Mengenai kemitraan dengan Bulog untuk penyaluran sembako Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Margono memastikan bahwa kerja sama tersebut diatur berdasarkan kaidah bisnis.
“Secara bisnis kan memang ada itu perjanjian kerja sama, semisal habis ya nanti lagi,” tambahnya.
Untuk meningkatkan skala bisnis dan mempersiapkan koperasi mengakses modal yang lebih besar, Dinas Kukmperindag PPU kini didukung penuh oleh tenaga ahli dari program nasional. Sebanyak enam Business Assistant (BA) telah melapor dan segera bertugas. Peran utama para BA ini sangat krusial, yaitu membantu koperasi menyusun rencana bisnis yang valid dan terukur.
“Nah, hadirnya Business Assistant ini membantu koperasi untuk mengidentifikasi potensi kemudian menyusun rencana-rencana bisnis,” kata Margono.
Dari rencana bisnis yang telah tersusun secara matang inilah, kebutuhan modal riil koperasi akan terlihat jelas.
“Nanti di sana baru ketahuan kebutuhan modalnya berapa,” ujarnya.
Kebutuhan modal yang teridentifikasi tersebut selanjutnya akan dicarikan skema pendanaan yang paling sesuai. Skema yang dipertimbangkan mencakup
“pinjaman modal atau penyertaan modal dari desa, nanti kita lihat kesesuaian dia,” jelas Margono.
Mengenai status program ini, Margono menegaskan bahwa meskipun rekrutmen dan dukungan pembiayaan untuk Business Assistant berasal dari Pemerintah Pusat, fungsi pelaksanaan dan pembinaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas.
“Kalau rekrutmen pembiayaan dan lain sebagainya dari Pusat, tapi dari sisi fungsi pelaksanaan kegiatan, fungsi pembinaan, kordinasinya itu dari kita,” tutup Margono. (Adv)
