PENAJAM – Rencana pelaksanaan uji kesesuaian jabatan (job fit) bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terpaksa harus ditunda. Penundaan ini disebabkan belum adanya kepastian tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyediaan tim asesor yang akan melaksanakan evaluasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie, memaparkan bahwa proses job fit yang seharusnya dilaksanakan pada September 2025 tidak bisa terlaksana sesuai jadwal.
“Tim panitia seleksi (Pansel) sebenarnya telah kami siapkan. Kami berencana menggunakan asesor dari Kemendagri, bukan BKN. Namun, proses ini tertunda karena kami masih menunggu kepastian dari Kemendagri,” ujar Ainie (15/10/25).
Ia menambahkan, surat permohonan penugasan asesor telah dikirimkan ke Kemendagri sejak dua bulan lalu. Meskipun telah ada komunikasi lisan, respons tertulis yang menjadi landasan resmi pelaksanaan kegiatan hingga kini belum diterima.
“Kemendagri sudah kami surati sejak dua bulan lalu, namun hingga kini belum ada jawaban tertulis. Meski begitu, secara lisan sudah ada pembahasan,” terangnya.
Penundaan ini, lanjut Ainie, menimbulkan tanda tanya di kalangan para pejabat yang akan menjadi peserta.
“Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari para peserta. Kami siap membantu proses asesmen, hanya saja job fit ini tertunda karena menunggu kepastian dari Kemendagri,” tambahnya.
Uji kesesuaian jabatan ini mencakup seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) yang ada di PPU, termasuk mengisi kekosongan pada beberapa posisi strategis.
Ainie merincikan, saat ini terdapat tiga jabatan eselon II yang kosong, yakni Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kepala Dinas Sosial. Posisi di Dinas Sosial saat ini dipegang oleh Plt Mukhtar.
Selain itu, jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) juga akan segera kosong karena pejabatnya dijadwalkan memasuki masa pensiun pada bulan depan.
Meskipun jadwal job fit belum dapat dipastikan dan masih menunggu lampu hijau dari Kemendagri, Ainie menegaskan bahwa persiapan pendukung tetap berjalan.
“Persiapan seperti laporan kinerja masing-masing perangkat daerah, itu sudah berjalan dari Juni, dan akan terus berlanjut setiap bulan,” kata Ainie.
Ia menekankan bahwa laporan kinerja pegawai wajib disampaikan kepada pimpinan, termasuk pejabat eselon II kepada Bupati, sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan evaluasi jabatan.
“Kami belum bisa menargetkan kapan dilaksanakan, kalau bisa secepatnya. Kami berharap Kemendagri segera memberikan kepastian secara resmi, sehingga proses asesmen dapat segera berjalan,” tutupnya. (adv)
penulis : ayu
