PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersiap menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mandiri, gagasan kepala daerah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) sejak dini sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Namun sebelum benar-benar berjalan di lapangan, pelaksanaan MBG Mandiri masih harus menunggu hasil evaluasi dari Biro Hukum Setdaprov Kalimantan Timur.
Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan penyusunan petunjuk teknis (juknis) MBG Mandiri belum dapat dilanjutkan karena hasil evaluasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) belum diterbitkan.
“Ini niat baik Pemda untuk mempercepat distribusi MBG agar pemerataannya merata di seluruh wilayah PPU. Namun kami masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Biro Hukum Provinsi,” ujar Durajat, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, hasil koordinasi sementara menunjukkan bahwa evaluasi menekankan sinkronisasi dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengoordinasikan pemenuhan gizi nasional.
“Harapannya, program MBG Mandiri daerah tidak tumpang tindih dengan program pusat yang dijalankan BGN melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya.
Durajat menambahkan, hasil evaluasi dari Biro Hukum Provinsi diperkirakan keluar pada Selasa (28/10/2025). Hasil tersebut akan menjadi dasar bagi Bagian Hukum Setkab PPU untuk melakukan sosialisasi kepada Disdikpora dan dinas terkait lainnya.
“Nanti akan dijelaskan apakah daerah diperkenankan berpartisipasi atau justru diarahkan mengikuti skema nasional. Apapun hasilnya, kami akan sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Program MBG Mandiri dirancang melengkapi kebijakan nasional dengan pendekatan kedaerahan menggunakan dana APBD senilai Rp12 miliar. Pola pelaksanaannya akan melibatkan kantin-kantin sekolah sebagai penyedia menu, dengan uji coba selama 28 hari menyasar seluruh siswa sekolah negeri di bawah naungan Disdikpora PPU.(adv)
