PENAJAM– Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa Kabupaten PPU harus menghadapi penurunan drastis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penurunan ini dipicu oleh informasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berkurang signifikan.
Berdasarkan informasi TKD terbaru, APBD PPU tahun 2026 sementara ini diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp 1,4 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam dan memaksa BKAD untuk menyusun kembali postur belanja.
”Setelah kita dapatkan informasi TKD dari pusat, APBD kita kurang lebih di angka 1,4 triliun sementara ini. Artinya, angkanya turun drastis,” kata Muhajir pada Kamis (13/11/2025).
Menghadapi kondisi anggaran yang minim, BKAD telah membuat simulasi untuk memangkas (nerf) postur belanja. Fokus utama adalah memastikan kepentingan-kepentingan esensial pemerintah tetap berjalan.
”Kami harus membuat simulasi terkait dengan postur belanja yang di-nerf itu, tetapi semua kepentingan itu bisa terlaksana, baik itu untuk belanja pegawai, operasional OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan kebutuhan kantor lainnya,” jelasnya.
Muhajir menegaskan bahwa meskipun anggaran minim, pemerintah harus bisa meramu alokasi dana sebaik mungkin agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Saat ini, proses pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 masih berlangsung intensif dengan DPRD. Muhajir menargetkan persetujuan RAPBD harus selesai sebelum tanggal 30 November, sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia memaparkan bahwa total belanja pegawai PPU secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 780 miliar per tahun. Angka ini sudah mencakup belanja pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) hingga anggaran untuk DPRD.
Mengenai program belanja yang bersifat opsional, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Muhajir menyatakan bahwa keputusannya masih dalam pembahasan.
“Untuk TPP ini belum kita lihat apakah kita sentuh nanti apa tidak, masih dalam rencana pembahasan di BKAD,” tutupnya.
Ia mengindikasikan bahwa pengurangan anggaran pasti akan memengaruhi belanja sektor infrastruktur dan pembangunan lainnya. (Adv)
Penulis : ayu
