Samarinda — Perbaikan fender Jembatan Mahakam I kembali menjadi sorotan Komisi II DPRD Kalimantan Timur. Meski pekerjaan teknis terus berjalan pasca dua kali tabrakan kapal pada Februari 2025, DPRD menilai transparansi pelaksana proyek masih jauh dari memadai.
Minimnya informasi yang disampaikan ke publik disebut menghambat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kerusakan jembatan vital tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025), Anggota Komisi II, Abdul Giaz, mengungkapkan bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan pembaruan progres dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Ia menilai hal ini mengakibatkan publik terus bertanya-tanya karena tidak ada laporan rutin yang bisa dijadikan rujukan.
Giaz menilai kurangnya komunikasi justru memperlebar ruang spekulasi. Padahal setelah insiden tersebut menjadi viral, perhatian publik dan media meningkat secara signifikan.
Menurutnya, sorotan itu seharusnya menjadi alasan kuat bagi BBPJN untuk menjalankan keterbukaan informasi secara lebih intensif.
“Selama ini jangankan masyarakat, DPR pun bertanya-tanya. Kita tidak tahu progresnya sudah sampai mana. Koordinasinya harusnya lebih jelas,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, ia mengapresiasi peran media yang menurutnya berkontribusi besar mendorong percepatan penanganan di lapangan.
Publikasi intens yang muncul pasca insiden membuat berbagai pihak bergerak lebih cepat.
Giaz menilai dinamika tersebut menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam proyek perbaikan infrastruktur.
“Kalau kemarin tidak viral, mungkin perbaikan tidak bergerak cepat. Saya berterima kasih kepada media yang terus mengawal sampai hari ini,” pungkasnya.
BBPJN dalam laporannya memaparkan bahwa sejumlah titik fender yang rusak, termasuk yang terdampak tabrakan kedua, telah masuk tahap penyelesaian teknis.
Namun, menurut Giaz, penjelasan itu seharusnya sudah lebih dulu disampaikan ke masyarakat agar tidak muncul kesan pekerjaan berjalan tertutup.
Ia menekankan bahwa transparansi publik adalah bagian dari akuntabilitas proyek perbaikan jembatan yang menjadi jalur utama kawasan Samarinda.
Giaz kemudian meminta adanya jadwal tinjauan lapangan bersama DPRD dan media untuk memastikan progres benar-benar sesuai penjelasan.
Menurutnya, verifikasi langsung sangat penting agar tidak ada celah bagi pihak mana pun menutupi informasi teknis yang seharusnya terbuka.
Masyarakat, katanya, perlu mengetahui tahapan pekerjaan dan estimasi penyelesaian karena Jembatan Mahakam adalah infrastruktur vital yang tidak boleh mengalami risiko ulang.
Peninjauan lapangan oleh Komisi II dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. DPRD memastikan seluruh proses perbaikan akan terus diawasi untuk menjamin keamanan struktur jembatan serta transparansi informasi kepada publik.
“Masyarakat harus tahu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Jangan hanya ramai saat kejadian, setelah itu tidak ada informasi,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
