Ket. Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.
Samarinda — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius memburuknya pengalaman warga saat menerima layanan di Puskesmas Trauma Center Samarinda. Berbagai keluhan yang beredar di media sosial hingga pemberitaan lokal membuat lembaga legislatif meminta pemerintah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas tersebut.
“Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan di daerah. Di sinilah masyarakat pertama kali mencari pertolongan, sehingga setiap keluhan harus segera ditangani secara profesional,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, Selasa (2/12/2025).
Sorotan publik tersebut mencakup antrean panjang tanpa kepastian waktu pelayanan, lambatnya proses penanganan, serta sikap petugas yang dinilai tidak komunikatif.
Kondisi ini dinilai mencederai fungsi utama puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus menjamin akses cepat, ramah, dan responsif.
Andi menilai tingginya volume pasien bukan alasan untuk mengabaikan standar mutu pelayanan. Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan tetap wajib menjaga etika, komunikasi, dan keramahan saat memberikan layanan.
“Kami menghargai dedikasi tenaga kesehatan. Namun tingginya tekanan pekerjaan tidak seharusnya menjadi alasan penurunan standar pelayanan. Keramahan merupakan bagian dari etika pelayanan publik yang wajib dijaga,” tegasnya.
Menurutnya, Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan dasar. Karena itu, puskesmas perlu memperkuat sistem kerja melalui penyempurnaan SOP, peningkatan pengawasan internal, hingga pembinaan berkala untuk memastikan pelayanan tetap konsisten dan profesional.
Ia juga mengingatkan bahwa meski Puskesmas Trauma Center berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Samarinda, DPRD Kaltim tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan layanan dasar di seluruh wilayah provinsi berjalan optimal.
Pengelolaan pelayanan, menurutnya, memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
“Kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, setiap keluhan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa Komisi IV siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan apabila evaluasi lebih lanjut dibutuhkan.
Ia berharap perbaikan segera dilakukan agar masyarakat merasakan pelayanan yang jauh lebih baik ke depan. (Adv/DprdKaltim)
