Ket. Foto: Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras.
Samarinda — Program Gratispol kembali menjadi salah satu topik yang paling banyak dikeluhkan warga dalam agenda reses anggota DPRD Kalimantan Timur masa sidang III tahun 2025.
Meski digadang-gadang sebagai terobosan di sektor pendidikan, implementasi program tersebut dinilai belum memiliki kejelasan teknis sehingga membingungkan masyarakat, terutama para orang tua dan mahasiswa.
Hasil penjaringan aspirasi ini kemudian dibawa ke forum resmi melalui Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Dalam laporan yang disampaikan mewakili Fraksi Demokrat-PPP, Agus Aras menegaskan bahwa pertanyaan publik mengenai Gratispol semakin banyak dan harus segera dijawab pemerintah.
“Masyarakat mempertanyakan apakah mahasiswa yang sedang berada pada semester lanjut juga akan memperoleh manfaat program ini, atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Mereka juga ingin mengetahui perbedaan Gratispol dengan beasiswa yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya.
Selain kejelasan mengenai sasaran penerima, warga juga menginginkan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pendaftaran maupun verifikasi penerima manfaat bakal diterapkan.
Hal ini penting mengingat sejumlah keluarga sebelumnya telah mengandalkan beasiswa reguler dan kini kebingungan apakah sistem tersebut masih berlaku atau digantikan oleh Gratispol.
Dalam kesempatan yang sama, Aras menyebut bahwa kebingungan masyarakat tidak hanya terbatas pada pendidikan tinggi.
Usulan terkait program lain dari Pemprov Kaltim juga bermunculan, termasuk permintaan mengenai penyediaan atribut sekolah gratis yang dinilai dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah.
Kebutuhan pembangunan sekolah baru turut mencuat dalam sesi reses. Warga Kutai Timur dan Balikpapan misalnya, mengeluhkan minimnya jumlah SMA dan SMK di wilayah tertentu sehingga membuat siswa harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah.
Aras memastikan seluruh aspirasi tersebut tidak akan berhenti di laporan reses. Ia menegaskan bahwa catatan yang diterima dari masyarakat akan menjadi dasar pertimbangan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahun mendatang, terutama pada sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas daerah.
Ia menutup laporannya dengan penegasan bahwa DPRD berkomitmen menjaga agar arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. (Adv/DprdKaltim)
