Ket. Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras.
Samarinda — Kondisi jalan poros Bontang–Sangatta kembali mendapat kritik dari legislatif Kalimantan Timur. Kerusakan yang terus meluas pada jalur ini dianggap sudah mencapai tahap yang mengganggu aktivitas harian masyarakat maupun suplai logistik yang melintas menuju wilayah utara Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan bahwa jalan yang menjadi akses utama ekonomi tersebut kini mengalami kerusakan berat di sejumlah titik.
Ia menilai situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi barang, termasuk kendaraan industri pertambangan.
“Perbaikan secara menyeluruh perlu segera direalisasikan,” ujarnya, Jum’at (5/12/2025).
Menurut Agus, tingkat kerusakan yang terjadi tidak lagi ideal untuk dilalui kendaraan dengan tonase besar. Beberapa bagian jalan bahkan menunjukkan tanda keausan serius akibat intensitas lalu lintas yang tinggi.
Kondisi itu, lanjutnya, memerlukan langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berjangka panjang.
“Pada beberapa segmen, kondisi aspal menunjukkan kerusakan yang cukup serius,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan yang dilakukan selama ini cenderung berupa perbaikan kecil yang tidak menyelesaikan persoalan utama.
Oleh sebab itu, peningkatan kualitas konstruksi dianggap sebagai solusi yang paling relevan. Agus menilai penggunaan rigid beton di beberapa ruas dapat menjadi opsi agar daya tahan jalan lebih maksimal.
“Peningkatan kualitas konstruksi harus menjadi keutamaan,” tambahnya.
DPRD juga meminta agar rencana peningkatan jalur dilakukan melalui skema multiyears, sehingga kualitas pekerjaan lebih terjaga dan tidak berhenti pada kegiatan pemeliharaan rutin.
Menurut Agus, pola tambal-sulam yang dilakukan selama ini hanya berdampak sesaat dan tidak memberi jawaban terhadap kerusakan yang terus berulang.
“Perawatan memang dilakukan sesekali, tetapi sifatnya hanya tambal-sulam,” jelasnya.
Dengan semakin meningkatnya arus kendaraan menuju kawasan industri dan kawasan utara Kaltim, Agus berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap ruas ini.
Ia menilai usulan peningkatan konstruksi harus segera disampaikan kepada Kementerian PUPR agar percepatan penanganan dapat dilakukan.
“Pemeliharaan ada, tetapi masih dalam skala terbatas,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
