Samarinda — Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti kembali ketimpangan pendidikan di wilayah terpencil pada rapat dengar pendapat bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Rabu (26/11/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penegerian, serta penyediaan lahan sekolah membutuhkan keputusan cepat dan terencana.
Menurut Fuad, laporan terbaru dari para guru di Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa sejumlah sekolah swadaya masih beroperasi tanpa dukungan memadai.
“Tadi dari teman-teman guru-guru dari Kabupaten Kukar menyampaikan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten. Ada beberapa tempat yang tadi disampaikan,” ujarnya.
Fuad menambahkan bahwa banyak sekolah berdiri dalam waktu yang sangat lama namun belum tersentuh program pemerintah.
“Ada yang 15 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan sekolah tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat terpencil yang ingin memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencerdaskan masyarakat di wilayah yang jauh dari jangkauan.”
Kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses pendidikan.
Menurut Fuad, jarak jauh menyebabkan sekolah-sekolah di pedalaman sangat membutuhkan dukungan sarana dan anggaran.
“Jarak yang begitu jauh membuat mereka menginginkan ini supaya segera dibangun atau dibantu dalam kegiatan belajar mengajar,” tuturnya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan pusat telah bergerak ke arah yang tepat, namun implementasinya harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah.
“Kita tahu bahwa pendidikan sangat penting dan sejalur dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Program seperti makan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan digitalisasi menurutnya perlu diperkuat dengan kesiapan daerah.
Karena itu, Fuad mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim meningkatkan keseriusan dalam penganggaran.
“Kami menginginkan pihak terkait untuk segera membuat program penganggaran agar ini bisa terrealisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya penyerapan anggaran yang maksimal agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh pendidikan yang layak.
Keterbatasan fasilitas pendidikan menurutnya bukan hanya terjadi di pedalaman, tetapi juga di kota besar.
“Sekolah tingkat menengah atas ini sangat dirasakan kurang di beberapa wilayah, bahkan di Balikpapan juga demikian,” kata Fuad.
Ia juga menyoroti tantangan Sekolah Rakyat, khususnya kewajiban berasrama yang masih membuat sebagian orang tua keberatan.
“Beberapa wali siswa agak sedikit keberatan karena siswa mengharuskan untuk diinapkan,” jelasnya.
Selain masalah pemerataan, Fuad menyoroti kreativitas siswa SMK yang berhasil merakit mobil listrik menggunakan dana pribadi sekolah.
Ia memberi apresiasi penuh dan mendorong dukungan kelembagaan.
“Yang pertama kita mengapresiasi dan yang selanjutnya ini perlu perhatian untuk kita,” tambahnya.
Ia juga mendorong lembaga pelatihan seperti BLKI untuk menindaklanjuti karya tersebut agar mendapat pembinaan dan ruang pengembangan lebih luas.
Lebih jauh, Fuad menegaskan bahwa potensi generasi muda Kaltim harus diberikan ruang tumbuh dan diapresiasi.
“Kreativitas mereka ini perlu mendapatkan penghargaan besar, dukungan tentunya, support pasti supaya ini bisa berkembang untuk lebih profesional lagi,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
