Ket. Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.
Samarinda — Wacana pembukaan rute penerbangan internasional antara Kalimantan Timur dan Kuala Lumpur memunculkan perhatian baru di DPRD Kaltim. Sorotan kali ini bukan sebatas peluang ekonomi yang mungkin terbuka, melainkan kesiapan layanan kesehatan lokal dalam menghadapi mobilitas masyarakat yang semakin mudah menuju luar negeri, terutama untuk keperluan berobat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut bahwa opsi perjalanan langsung ke Kuala Lumpur akan mengubah pola pergerakan masyarakat, termasuk untuk mendapatkan layanan kesehatan tingkat lanjut.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini justru bisa menjadi tantangan bagi rumah sakit daerah yang selama ini masih harus berkejaran dengan ketergantungan masyarakat pada layanan medis di luar provinsi.
“Kalau rute ke Kuala Lumpur itu dibuka, otomatis masyarakat Kaltim yang berobat atau beraktivitas ke luar negeri akan lebih mudah,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit rujukan tingkat kedua.
Tanpa peningkatan kapasitas layanan, dikhawatirkan rumah sakit di provinsi ini akan semakin tertinggal dan justru mendorong masyarakat mencari pengobatan ke luar Kaltim.
“Ini harus menjadi perhatian kita agar rumah sakit di Kaltim, terutama tingkat kedua, bisa bersaing dan tidak kalah kualitasnya,” tegasnya.
Selain rumah sakit, kesiapan Bandara APT Pranoto juga disebut menjadi faktor penting. Masuknya maskapai asing dan rute internasional berarti prosedur layanan dan fasilitas bandara harus mengikuti standar penerbangan global.
Ayub menilai bahwa penguatan sisi bandara maupun pelayanan publik tak bisa menunggu sampai rute tersebut benar-benar dibuka.
“Kita harus benahi rumah sakit di Kaltim agar masyarakat tidak selalu pergi ke luar daerah untuk berobat,” tambahnya.
DPRD memastikan akan terus mengawasi perkembangan rencana ini, baik dari sisi transportasi maupun kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan layanan publik pendukung.
Menurut Ayub, mobilitas lintas negara akan membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi sektor ekonomi tetapi juga terhadap mutu pelayanan kesehatan di daerah.
“Kompetisi ini justru bisa memacu peningkatan kualitas pelayanan di dalam provinsi,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
