Ket. Foto: Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.
Samarinda — Pembahasan persoalan lahan di Kalimantan Timur kembali menemui jalan buntu. Dalam rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim, perdebatan mengenai status lahan dan penentuan prioritas infrastruktur belum menghasilkan kesimpulan yang jelas.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh menyebut rapat masih “buntu”. Padahal, kepastian lahan menjadi penentu kelanjutan proyek strategis di sejumlah daerah.
“Pembahasan masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” ujar Abdulloh, Minggu (7/12/2025).
Selain soal legalitas lahan, pertemuan juga dibayangi tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini berpotensi mengubah skala pembangunan yang telah direncanakan.
Abdulloh menegaskan, persoalan lahan berada di ranah Komisi I, sementara Komisi III fokus mengawal keberlanjutan sektor infrastruktur.
“Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” katanya.
Meski begitu, ia menyatakan pembangunan tetap berjalan, namun penentuan prioritas harus menyesuaikan keterbatasan fiskal. Berbagai usulan program, baik dari OPD maupun anggota DPRD, disebutnya harus diuji berdasarkan kemampuan anggaran.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu,” tuturnya. (Adv/DprdKaltim)
