Ket. Foto: Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Samarinda – Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) GratisPol kembali memunculkan masalah baru, terutama pada proses penyaluran untuk perguruan tinggi swasta (PTS). Meski anggaran sudah disiapkan pemerintah provinsi, sebagian mahasiswa justru berisiko tidak memperoleh bantuan sesuai jadwal karena kendala administrasi kampus.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut bahwa proses pencairan bagi PTS hingga kini belum berjalan optimal.
Padahal skema pembiayaan sudah dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, termasuk pembagian alokasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Menurutnya, penyaluran ke PTN sudah mulai berjalan, sementara PTS masih terhambat persoalan teknis, salah satunya ketidakaktifan nomor rekening kampus yang tercantum dalam dokumen perjanjian.
Situasi itu membuat perguruan tinggi yang sebenarnya siap turut terdampak karena seluruh nama PTS tercantum dalam satu Surat Keputusan.
“Jangan sampai perguruan tinggi yang administrasinya lengkap ikut terhambat hanya karena ada kampus lain yang belum siap. Mahasiswanya bisa jadi korban,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Agusriansyah menilai problem ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses antara mahasiswa PTN yang sudah menerima manfaat dan mahasiswa PTS yang harus menunggu penyelesaian berkas kampus lain.
Ia menilai perlu adanya solusi cepat agar penyaluran tidak bergantung pada kesiapan kolektif seluruh PTS dalam satu daftar.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan opsi pemisahan administrasi kampus yang tidak siap, sehingga pencairan dapat dilakukan bertahap tanpa menghambat pihak yang telah memenuhi persyaratan.
Keterlambatan prosedural dinilai tidak boleh menjadi alasan yang mengorbankan hak mahasiswa.
Agusriansyah menegaskan bahwa spirit utama program GratisPol adalah memberikan ruang bagi mahasiswa Kaltim menyelesaikan studi tanpa beban biaya UKT.
Karena itu persoalan teknis dan administratif tidak boleh dibiarkan menjadi hambatan penyaluran.
“Pemerintah harus memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan seluruh mahasiswa, baik di PTN maupun PTS,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
