Ket. Foto: Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.
Samarinda — Wacana pengerukan perairan di Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan setelah sejumlah pihak mempertanyakan kejelasan pelaksanaannya. Banyak masyarakat menanyakan siapa sebenarnya yang memegang kendali, termasuk kapan dan di mana pengerukan akan dilakukan.
Kondisi itu membuat isu pengerukan bukan hanya soal teknis lapangan, tetapi juga menyangkut kejelasan informasi antar lembaga. DPRD Kaltim sendiri mengakui menerima banyak pertanyaan, namun sampai saat ini belum mengantongi data resmi dari pemerintah pusat.
“Setahu saya memang ada beberapa kewenangan kita, tapi sebagian besar kewenangannya dari Kementerian Perhubungan. Untuk program Gubernur, ini belum dapat informasi secara lengkap,” ucap Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, Senin (9/12/2025).
Belum adanya detail rencana membuat sebagian anggota dewan menilai informasi dari kementerian masih cukup terbatas.
Bahkan DPRD mengaku masih menunggu penjelasan lebih jauh agar dapat menyampaikan jawaban yang jelas ketika masyarakat meminta kepastian.
“Kalau untuk pengerukan, sampai sekarang mohon maaf, informasinya belum dapat. Kita tunggu koordinasi lebih lanjut supaya semua jelas,” tekan Salehuddin.
Selain itu, DPRD menyoroti daerah-daerah yang selama ini menjadi titik kebutuhan prioritas. Namun karena mayoritas kewenangan ada di tingkat kementerian, DPRD hanya bisa menyesuaikan penyampaian aspirasi sesuai batas fungsi mereka.
“Kita fokuskan di mana kewenangan kita, termasuk prioritas di Kubar dan Mahulu. Namun untuk sebagian besar lokasi, memang Kemenhub yang menentukan,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
