Ket. Foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Pahlevi.
Samarinda — Kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Batubara kembali menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan daerah menyelesaikan agenda pembangunan. Kalimantan Timur, meski menjadi salah satu lumbung batubara nasional, tetap ikut terdampak pemotongan yang diberlakukan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Pahlevi, menyebut perlunya langkah diplomasi yang lebih strategis agar posisi Kaltim sebagai daerah penghasil mendapat perhatian serius dalam desain pembagian dana nasional.
“Perlu ada koordinasi atau diplomasi khusus dengan pemerintah pusat agar besaran pemotongan untuk Kaltim tidak terlalu mempengaruhi pembangunan,” ujar Reza, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, persoalan bukan hanya besaran dana, tetapi potensi terhambatnya berbagai kebijakan prioritas jika ruang fiskal daerah terus menyempit.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah membangun komunikasi aktif dengan kementerian terkait.
“Kita sebagai daerah penghasil tentu berharap ada pertimbangan khusus yang sesuai dengan kontribusi kita,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD menilai upaya hubungan kelembagaan perlu dilakukan lebih sistematis. Tidak hanya melalui jalur eksekutif, tetapi juga lewat jaringan politik yang bisa mendukung kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan pusat.
“Kepentingan kita sama, yaitu memastikan pembangunan daerah tidak terhambat. Ke depan, anggota DPR juga mempunyai jaringan dan akses di pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan Kaltim,” ungkap Reza.
Melalui diplomasi yang intensif, DPRD berharap pemangkasan DBH dapat diminimalkan sehingga proyek infrastruktur dan program strategis tidak mengalami revisi besar sepanjang tahun anggaran. (Adv/DprdKaltim)
