Ket. Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah.
Samarinda — Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor industri Kalimantan Timur membuat peran lembaga penyedia tenaga kerja (labor supply) kembali mendapat perhatian. Komisi IV DPRD Kaltim menilai saat ini yang dipertaruhkan bukan sekadar penyaluran pekerja, tetapi kualitas tenaga kerja lokal yang harus mampu bersaing di tengah percepatan pembangunan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, menilai banyak labor supply masih berperan sebagai perantara tanpa memberikan nilai tambah bagi calon pekerja.
“Model kerja seperti itu sudah tidak relevan lagi. Yang profesional adalah labor supply yang punya fasilitas pelatihan sendiri, bukan sekadar tempat mendaftar,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, industri, terutama sektor energi, konstruksi, dan manufaktur memerlukan pekerja yang sudah memiliki dasar kompetensi, bukan tenaga siap kirim tanpa pembekalan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya labor supply bertransformasi menjadi lembaga yang benar-benar membina tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa Perda Ketenagakerjaan sudah membuka ruang bagi lembaga non-pemerintah untuk mengelola Balai Latihan Kerja (BLK).
Kesempatan ini, kata Agusriansyah, seharusnya dimanfaatkan sebagai jalan meningkatkan standar kelayakan tenaga kerja.
“Kalau mereka punya BLK, ada kurikulum, ada instruktur, hasilnya pasti lebih berkualitas,” tutur Agusriansyah.
Ia menyebutkan bahwa pelatihan terstruktur dapat menekan praktik perekrutan asal-asalan yang masih terjadi di lapangan.
Selain menyangkut kualitas, peningkatan kapasitas BLK mandiri juga dipandang penting untuk melindungi tenaga kerja lokal di tengah tingginya arus pendatang. Kaltim membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memenuhi kebutuhan proyek, tetapi juga mampu bertahan menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan industri.
Agusriansyah menilai langkah ini penting mengingat tren pembangunan beberapa tahun ke depan akan semakin bergantung pada tenaga kerja yang tersertifikasi.
Ia ingin labor supply memposisikan diri sebagai garda depan peningkatan kompetensi, bukan hanya operator administrasi.
“Kalau peran labor supply diperkuat dan benar-benar menjalankan fungsi pembinaan, penyaluran tenaga kerja akan jauh lebih sehat dan masyarakat yang paling diuntungkan,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
