Ket. Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin.
Samarinda — Masa reses anggota DPRD Kaltim kembali menegaskan dua persoalan utama yang masih membayangi warga Samarinda: banjir yang belum tertangani tuntas dan kekhawatiran masyarakat terkait kelanjutan program pendidikan gratis atau GratisPol.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebut dua isu tersebut hampir selalu muncul di setiap titik pertemuan dengan warga selama reses berlangsung.
Fuad menjelaskan bahwa keluhan soal banjir disampaikan secara berulang dan dengan tekanan yang semakin kuat. Warga menilai sejumlah perbaikan drainase yang dikerjakan Pemkot Samarinda belum memberikan hasil optimal karena masih banyak titik rawan yang tak tersentuh anggaran.
“Sampai dengan hari ini mereka masih menyampaikan beberapa persoalan yang kita sama ketahui bahwa persoalan banjir sampai saat ini masih belum selesai secara keseluruhan,” ujarnya, Jum’at (5/12/2025).
Ia menambahkan bahwa masyarakat memahami proses perbaikan butuh waktu, namun tetap berharap alokasi anggaran untuk banjir dapat ditambah agar penanganannya berjalan lebih agresif.
Selain banjir, aspirasi yang muncul cukup kuat adalah harapan agar program GratisPol tetap berjalan tanpa hambatan. Pada sejumlah pertemuan, warga menyampaikan bahwa bantuan pendidikan sangat membantu meringankan beban keluarga, terlebih menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Ya, masyarakat saya kira untuk 2026 kita songsong mudah-mudahan dengan program Gubernur Gratis Pol terkait pendidikan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Fuad.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terus memantau penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Kekhawatiran warga terhadap dinamika fiskal Kaltim juga tak bisa dihindari, terutama setelah muncul proyeksi penurunan kemampuan anggaran daerah pada 2026.
Fuad mengatakan masyarakat mulai mempertanyakan apakah aspirasi mereka masih bisa diakomodasi pemerintah di tengah kondisi fiskal yang menurun.
“Tentu kami di DPRD melihat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini, khususnya bantuan pendidikan,” ujarnya sambil menegaskan bahwa DPRD tetap mengawal agar sektor pelayanan dasar tetap mendapat prioritas.
Meskipun menghadapi tekanan anggaran, DPRD dan Pemprov Kaltim diyakini masih mampu mengoptimalkan program strategis melalui peningkatan kinerja OPD dan efektivitas belanja.
Fuad menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya memahami dinamika nasional yang turut memengaruhi fiskal daerah, namun tetap berharap pemerintah bisa menjaga fokus pada kebutuhan paling mendesak, terutama banjir dan pendidikan.
Di akhir keterangannya, Fuad menegaskan perlunya kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk melewati tekanan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Kita berharap dengan peningkatan PAD tentu harus juga ada peningkatan kinerja agar semuanya bisa terserap dengan baik,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
