Ket. Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.
Samarinda — Menjelang pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol tahun anggaran 2026, DPRD Kalimantan Timur mulai mengarahkan fokus pada aspek pengawasan.
Salah satu yang paling vokal adalah Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, yang menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan pada besaran anggaran, tetapi juga sejauh mana pelaksanaannya tepat sasaran.
Husni menyebut Gratispol sebagai program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang mengandalkan bantuan pendidikan dari pemerintah.
Menurutnya, kebutuhan bantuan pendidikan semakin meningkat, dan program ini menjadi salah satu harapan masyarakat untuk mengurangi beban biaya sekolah di Kaltim.
Karena itu, DPRD memastikan akan memantau seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga teknis penyerapan anggaran di setiap OPD terkait.
“Mudah-mudahan program Gubernur Gratispol terkait pendidikan bisa berjalan dengan baik dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan,” ujar Husni, Rabu (3/12/2025) malam.
Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan.
Penyerapan anggaran yang tidak optimal, katanya, dapat berdampak pada layanan pendidikan yang seharusnya diterima masyarakat.
“Kami terus awasi kegiatan pengalokasian anggaran supaya semua terserap,” tegasnya.
Tidak hanya soal teknis anggaran, Husni juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas OPD.
Menurutnya, pelaksanaan Gratispol tidak akan berjalan maksimal jika masing-masing perangkat daerah tidak memiliki arah kerja yang sama.
Sinkronisasi kebijakan, penyatuan data, hingga kesiapan regulasi diperlukan agar manfaat program bisa diterima secara merata di seluruh daerah.
“Seluruh OPD harus memaksimalkan semua kegiatan-kegiatannya agar program pendidikan gratis benar-benar bermanfaat bagi warga,” tambah Husni.
Ke depan, DPRD Kaltim menegaskan akan terlibat aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan program.
Pengawalan itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap siswa yang berhak tidak terlewat dan seluruh anggaran digunakan sebagaimana mestinya.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan DPRD akan memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan,” kata Husni. (Adv/DprdKaltim)
