Ket. Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi.
Samarinda — Kekhawatiran mengenai terhambatnya percepatan penurunan stunting mulai mengemuka di Kalimantan Timur seiring wacana penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
DPRD Kaltim menilai sebagian besar kabupaten/kota masih bertumpu pada alokasi tersebut, sehingga perubahan komposisi anggaran bisa berdampak pada kontinuitas program.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyebut isu ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan ujian kesiapan daerah dalam mempertahankan strategi penanganan stunting ketika dukungan pusat tidak lagi sebesar sebelumnya.
“Kalau TKD terpangkas, otomatis banyak daerah yang akan meraba-raba ulang prioritasnya,” ujar Darlis, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, ketergantungan fiskal membuat sebagian daerah tidak punya banyak ruang alternatif untuk menjaga stabilitas program.
Karena itu, ia menilai pola kerja selama ini harus diperbarui, terutama dengan memperluas jejaring kolaborasi nonpemerintah.
“Di birokrasi saja tidak cukup. Kita butuh pola yang lebih luwes dan lebih terbuka,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menilai keberhasilan Kota Samarinda memperlihatkan bagaimana sektor swasta, organisasi masyarakat, dan pihak yang memiliki kapasitas pendanaan dapat ikut menopang kinerja pemerintah daerah.
Darlis menyebut model tersebut menjadi bukti bahwa stunting hanya bisa ditekan jika ada peran bersama, bukan sekadar program instansi.
Meski demikian, ia menegaskan Kaltim tidak boleh terjebak pada satu pola keberhasilan saja, karena situasi di tiap wilayah sangat berbeda. Empat daerah dengan angka stunting masih tinggi—Penajam Paser Utara 32 persen, Kutai Barat 27,6 persen, Kutai Timur 26,9 persen, dan Balikpapan 24,7 persen—dinilai membutuhkan dukungan lebih agresif agar tidak makin tertinggal jika terjadi pengurangan TKD.
Darlis menilai potensi kesenjangan antardaerah bisa semakin lebar jika strategi adaptif tidak segera dirancang. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif menjalin kemitraan sebelum penyesuaian TKD benar-benar diberlakukan.
“Yang kita butuhkan sekarang itu kesiapan, bukan sekadar menunggu kebijakan turun,” katanya.
Ia menegaskan bahwa komitmen Kaltim terhadap penanganan stunting tak akan goyah meski ruang fiskal terancam menyempit.
Ia menilai, koordinasi antarsektor menjadi faktor paling menentukan agar program tidak berjalan tersendat.
“Kalau semua bergerak bersama, insyaallah target penurunan stunting tetap bisa kita kejar,” tutup Darlis. (Adv/DprdKaltim)
